TEMPO.CO, Jakarta - ISIS, Senin, 31 Juli 2023, mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri pada rapat umum politik di barat laut Pakistan yang diadakan oleh kelompok agama yang bersekutu dengan pemerintah ketika jumlah korban tewas akibat serangan itu meningkat menjadi 45 orang.
Pengebom itu menyerang pada pertemuan Minggu dari partai konservatif Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F), yang dikenal memiliki hubungan dengan Islamis garis keras tetapi mengutuk militan yang berusaha menggulingkan pemerintah Pakistan.
Serangan di distrik Bajaur di barat laut Pakistan, dekat perbatasan dengan Afghanistan, menambah kekhawatiran keamanan menjelang pemilihan nasional pada November.
Kelompok militan garis keras ISIS mengaku bertanggung jawab atas pengeboman itu, mengeluarkan pernyataan di saluran Telegramnya pada Senin.
"Serangan itu datang dalam konteks alami dari perang yang sedang berlangsung yang dilancarkan oleh Negara Islam melawan 'demokrasi' sebagai rezim yang memusuhi Islam sejati dan bertentangan dengan hukum ilahi," kata Amaq, kantor berita kelompok itu di Telegram.
Seorang pejabat di badan penyelamat yang dikelola negara, Bilal Faizi, mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 45 orang. Lebih dari 130 orang terluka, 61 orang dirawat, kata penasihat kesehatan pemerintah Riaz Anwar.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengecam ledakan itu sebagai serangan terhadap proses demokrasi. Prospek pemilu telah dikaburkan oleh persaingan berbulan-bulan antara partai-partai utama dan tuduhan keterlibatan militer dalam politik sipil, yang dibantah oleh militer.
Masa jabatan pemerintah berakhir pada paruh pertama bulan Agustus, setelah itu pemilihan akan diadakan sebelum awal November, yang biasanya dikemas dengan rapat umum dan kampanye politik.
"Pembenaran untuk menunda pemilihan dapat diperkuat jika serangkaian serangan seperti itu terus terjadi," kata mantan kepala kontra-terorisme Pakistan Khawaja Khalid Farooq kepada Reuters. "Serangan yang ditargetkan seperti itu dapat memengaruhi kinerja dan kampanye pemilihan partai politik yang terkena dampak."
