Prancis Sebut Kudeta Niger Tidak Jelas, Desak Presiden Dibebaskan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri luar negeri Prancis Catherine Colonna menilai perebutan kekuasaan di Niger belum pasti. Ia mendesak pihak bertanggung jawab dalam kudeta itu mendengarkan seruan internasional untuk membebaskan presiden Niger Mohamed Bazoum.

Berbicara kepada wartawan di sela-sela perjalanan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Papua Nugini pada Jumat, 28 Juli 2023, Colonna juga mengatakan negara-negara di blok ECOWAS Afrika Barat kemungkinan akan bertemu pada Minggu 30 Juli 2023 dengan diskusi tentang kemungkinan menjatuhkan sanksi.

"Jika Anda mendengar saya mengatakan upaya kudeta, itu karena kami tidak menganggap hal-hal itu pasti," kata Colonna seperti dikutip media Prancis. Kementerian luar negeri mengkonfirmasi garis besar dari komentarnya.

Colonna mengatakan Macron telah berbicara dengan Bazoum pada Jumat. Menurutnya dia dalam keadaan sehat dan harus dibebaskan sebagai syarat memulihkan tatanan konstitusional.

"Presiden Bazoum harus dikembalikan ke fungsi konstitusionalnya," kata Colonna.

Sumber diplomatik Prancis mengatakan pada Kamis bahwa situasinya tetap "sangat membingungkan".

Presiden Niger Mohamed Bazoum ditahan di istana kepresidenan dan masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas kekuasaan negara itu. Tentara pada Rabu malam mengumumkan kudeta yang memicu kecaman luas.

Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh kepala stafnya, tentara, pada Kamis menyatakan dukungan bagi tentara yang melucuti kekuasaan Presiden Mohamed Bazoum. Prioritasnya disebut untuk menghindari destabilisasi negara.

Pilihan Editor: Kudeta Niger Dikecam, Presiden Bazoum Masih Ditahan

REUTERS