TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada Selasa, 25 Juli 2023, menolak pemungutan suara parlemen untuk memakzulkan menteri dalam negeri atas tanggapan pemerintah terhadap kerusuhan Halloween Itaewon yang mematikan di ibu kota Seoul tahun lalu yang menewaskan lebih dari 150 orang.
Meskipun pengadilan menemukan menteri Lee Sang-min telah membuat pernyataan yang tidak pantas, hal itu tidak menjadi dasar untuk pemakzulan, katanya dalam sebuah pernyataan.
Keputusan itu bulat, kata pengadilan.
"Insiden bencana ini tidak disebabkan dan diperburuk oleh satu penyebab atau orang," kata Lee Jong-seok, seorang hakim di pengadilan, menambahkan bahwa setiap lembaga pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi bencana skala besar secara terpadu.
Menteri Lee tidak menghadiri sidang dan hanya pengacaranya yang hadir.
Anggota parlemen pada Februari memberikan suara untuk memakzulkan menteri, mendesaknya untuk bertanggung jawab atas tanggapan yang gagal terhadap lonjakan massa yang menewaskan 159 orang, banyak di usia 20-an, di distrik hiburan malam yang populer di Seoul.
Presiden Yoon Suk Yeol telah menolak permintaan oposisi agar dia memecat Lee, dan kantor serta partainya yang berkuasa mengecam Demokrat dan menuduh mereka menyalahgunakan kekuasaan mayoritas mereka untuk melanjutkan pemakzulan.
Kantor kepresidenan saat itu mengatakan bahwa fakta tentang kejadian tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu melalui penyelidikan, tanpa mengomentari langsung nasib Lee.
Pada Juni, Majelis Nasional yang dipimpin oposisi memutuskan untuk mempercepat RUU yang bertujuan untuk meluncurkan penyelidikan independen terhadap himpitan massa Itaewon.
Distrik Itaewon di ibu kota Korea Selatan dikenal oleh orang-orang yang bersuka ria sebagai tempat yang menyenangkan, bebas, dan terbuka. Tapi jalan-jalannya yang sempit dan curam serta titik akses yang terbatas terbukti menjadi campuran yang mematikan bagi para pengunjung pesta Halloween yang terjebak dalam keramaian yang menyebabkan lebih dari 150 orang tewas.
Lebih dari 20 kerabat korban mengedarkan surat terbuka minggu ini mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mencopot menteri dari jabatannya.
"Kami berharap sebuah masyarakat yang adil di mana mereka yang bertanggung jawab meminta maaf dan menyingkir dan langkah-langkah pencegahan diperkenalkan untuk memastikan bencana seperti itu tidak akan terulang kembali," bunyi salah satu surat.
REUTERS
Pilihan Editor: Pasukan Kementerian Darurat Belarusia Siap Diturunkan untuk Konflik Bersenjata
