Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

19 Negara Habiskan Anggaran untuk Bayar Bunga Pinjaman Ketimbang Biayai Pendidikan

Reporter

image-gnews
Ilustrasi utang. Pexels/Karolina Grabowska
Ilustrasi utang. Pexels/Karolina Grabowska
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - UN Development Programme (UNDP) menerbitkan sebuah peringatan akan kondisi buruk negara-negara berkembang menyusul mandeknya pertemuan G20 di India saat membahas soal pengurangan utang. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, PBB merinci ancaman utang publik yang membayangi dunia.

Delegasi G20 pada Senin, 17 Juli 2023, melakukan pertemuan di Gandhinagar, Gujarat - India, namun tak banyak kemajuan dari sejumlah diskusi yang dilakukan perihal restruturisasi utang negara-negara berkembang.

“Saya rasa garis bawahnya adalah sampai Juli 2023, masalah restrukturisasi utang tidak mengalami perkembangan sama sekali dalam sebuah skala untuk menyerukan dan dibutuhkan,” kata administrator UNDP Achim Steiner, yang menyebut situasi saat ini sebagai sebuah kuburan kekhawatiran.

Sebelumnya pada akhir pekan lalu Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan ada 52 negara yang tidak bisa mendapatkan pengurangan beban utang, bahkan mendekati default. Guterres mengatakan ada 3.3 miliar orang tinggal di negara-negara yang menghabiskan anggaran lebih besar untuk membayar bunga dari utang yang dipinjam ketimbang uang untuk membiayai kesehatan atau pendidikan.

“Ini lebih dari sebuah risiko sistemik, ini adalah sebuah kegagalan sistemik,” kata Guterres, Rabu, 12 Juli 2023.

  

Laporan UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) secara spesifik menyebut setidaknya ada 19 negara berkembang yang menghabiskan uangnya hanya untuk membayar bunga pinjaman ketimbang untuk membiayai sektor pendidikan. Diketahui pula ada 45 negara yang menghabiskan anggaran pengeluaran untuk membayar bunga pinjaman ketimbang untuk membiayai sektor kesehatan. UNCTAD menyebut hampir 40 persen negara-negara di dunia mengalami masalah utang serius.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

UNTAD secara spesifik mengkhawatirkan ketidak setaraan dalam sistem keuangan internasional dan membebani negara-negara berkembang secara tidak proporsional. UNTAD mencatat negara-negara di Afrika membayar bunga empat kali lebih banyak dari Amerika Serikat dan delapan kali lebih besar dari negara-negara kaya di Eropa. Restrukturisasi utang terbukti sulit karena 62 persen utang sekarang dipegang oleh kreditor swasta atau naik 47 persen dibanding satu dekade silam.       

Sumber: RT.com     

Pilihan Editor: Utang Luar Negeri Turun 1,7 Persen jadi USD 398,3 Miliar, BI: Terutama dari Sektor Swasta

    

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.       

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rachmat Gobel soal APBN jadi Jaminan Utang Kereta Cepat: Tak Adil Bagi Rakyat

2 jam lalu

PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC melalui Kontraktor Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) melakukan hot sliding test di jalur kereta pada Sabtu, 20 Mei 2023. Kredit: KCIC
Rachmat Gobel soal APBN jadi Jaminan Utang Kereta Cepat: Tak Adil Bagi Rakyat

Pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai tak adil bagi rakyat.


Terpopuler: Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Whoosh, Aprindo Kasih Solusi untuk Redam Tingginya Harga Beras

5 jam lalu

Sejumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) saat menunggu keberangkatan di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 September 2023. PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) menjalankan uji coba operasional dengan penumpang tidak berbayar dengan  total 8 perjalanan per hari dari Stasiun Halim ke Tegalluar dan kapasitas penumpang 2200 orang per hari dari tanggal 14 September hingga 30 September 2023. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Terpopuler: Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Whoosh, Aprindo Kasih Solusi untuk Redam Tingginya Harga Beras

Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengumumkan nama indentitas dari sepur kilat beserta tiga kandidat logonya.


Aprindo Siap Gugat Pemerintah ke PTUN Soal Utang Minyak Goreng, Kemendag: Ya kan Haknya..

17 jam lalu

Petugas membagikan minyak goreng 2 liter sesuai nomor antrean yang dibeli secara terbatas di pasar swalayan Borma di Bandung, Jawa Barat, 18 Februari 2022. Harga minyak goreng bisa melambung sampai 100 persen karena sangat langka di pasaran. TEMPO/Prima Mulia
Aprindo Siap Gugat Pemerintah ke PTUN Soal Utang Minyak Goreng, Kemendag: Ya kan Haknya..

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim merespons gugatan Aprindo ke PTUN karena utang rafaaksi minyak goreng belum dibayar.


Penjaminan Utang Kereta Cepat Jadi Beban Besar APBN, Ekonom: Bunganya hingga 3,4 Persen

1 hari lalu

Kondisi tempat duduk penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada Rabu, 20 September 2023. KCJB memiliki kecepatan maksimal 350 km/jam. TEMPO/Tony Hartawan
Penjaminan Utang Kereta Cepat Jadi Beban Besar APBN, Ekonom: Bunganya hingga 3,4 Persen

Ekonom Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menjelaskan penjaminan atas utang proyek kereta cepat dari Cina akan memberi tambahan beban tidak kecil terhadap APBN.


Pembiayaan Utang Turun 40 Persen, Sri Mulyani: Realisasi hingga Agustus 2023 Rp 198 Triliun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Pembiayaan Utang Turun 40 Persen, Sri Mulyani: Realisasi hingga Agustus 2023 Rp 198 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang priode Januari-Agustus 2023 tercatat senilai Rp 198 triliun.


Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar Tak Kunjung Dibayar, Aprindo Siap Gugat Kemendag ke PTUN

1 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Mei 2023. Aprindo menemui jajaran kementerian untuk menagih utang subsidi minyak goreng Rp 344 miliar.
Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar Tak Kunjung Dibayar, Aprindo Siap Gugat Kemendag ke PTUN

Aprindo telah memberikan waktu selama satu bulan kepada Kemendag untuk menyelesaikan utang rafaksi minyak goreng.


AFPI Minta Masyarakat Lapor Identitas Nasabah Pinjol AdaKami yang Diduga Bunuh Diri

1 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Freepik
AFPI Minta Masyarakat Lapor Identitas Nasabah Pinjol AdaKami yang Diduga Bunuh Diri

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) meminta masyarakat melaporkan identitas nasabah AdaKami yang diduga bunuh diri.


Nasabahnya Diduga Bunuh Diri, Pinjol AdaKami Sebut Nomor DC Tidak Terdaftar di Sistem

1 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock
Nasabahnya Diduga Bunuh Diri, Pinjol AdaKami Sebut Nomor DC Tidak Terdaftar di Sistem

Penyedia Pinjol, AdaKami, berkomitmen terus mencari data dan informasi tambahan yang akurat guna melacak kejadian nasabahnya diduga bunuh diri.


Aturan Baru Sri Mulyani soal Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Tata Caranya

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Aturan Baru Sri Mulyani soal Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Tata Caranya

Sri Mulyani meneken PMK Nomor 89 Tahun 2023 yang mengatur pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


5 Ciri Negara Maju beserta Contohnya

2 hari lalu

Selain pendapatan per kapita, ada beberapa ciri lain yang membedakan negara maju dengan negara berkembang. Berikut informasinya. Foto: Pxfuel
5 Ciri Negara Maju beserta Contohnya

Selain pendapatan per kapita, ada beberapa ciri lain yang membedakan negara maju dengan negara berkembang. Berikut informasinya.