TEMPO.CO, Jakarta - Pemenang Pemilu Thailand, Partai Move Forward, mengumumkan rencana untuk mengekang kekuasaan Senat yang ditunjuk militer, sehari setelah anggotanya menggagalkan upaya pemimpin partai itu untuk menjadi perdana menteri.
Peran Senat yang beranggotakan 249 orang dalam memutuskan perdana menteri bersama dengan majelis rendah terpilih - sebuah sistem yang dirancang oleh militer royalis setelah kudeta 2014 - dipandang sebagai perlindungan konstitusional terhadap kepentingan para jenderal dan kelompok konservatif.
Meskipun mendapat dukungan dari aliansi delapan partainya, Pita Limjaroenrat dari Move Forward kalah suara dalam pemilihan perdana menteri pada hari Kamis, 13 Juli 2023, setelah Senat dan partai-partai pemerintah yang didukung tentara menutup barisan untuk menolaknya dari jabatan puncak.
Hanya 13 senator yang mendukung Pita, 42 tahun, dengan sisanya memilih menentangnya atau abstain, yang menurut partainya mengindikasikan beberapa bertindak di bawah tekanan.
"Ada kekuatan dari kekuatan lama untuk menekan Senat - dari kekuatan lama hingga beberapa kapitalis yang tidak ingin melihat pemerintahan Forward," kata sekretaris jenderal partai Chaithawat Tulathon dalam sebuah wawancara televisi.
"Karena para senator merasa tidak nyaman dalam memilih PM, mengapa tidak mematikan kekuasaan ini?" katanya, dan menambahkan partai akan berusaha membatasi kekuasaan Senat dengan mengubah pasal konstitusi, yang bisa memakan waktu satu bulan.
Pita, seorang liberal berpendidikan Harvard dari sektor swasta, telah mendapatkan dukungan pemuda yang sangat besar atas rencananya untuk mereformasi sektor dan institusi yang telah lama dianggap tidak tersentuh.
Di antara lembaga tak tersentuh termasuk monarki, lebih khusus lagi, undang-undang yang melarang menghinanya. Sikap paling kontroversial ini yang membuat Move Forward sulit meyakinkan legislator untuk mendukung Pita.
Pita bersumpah tidak meninggalkan kebijakan itu atau menyerah dalam perjuangannya untuk jabatan perdana menteri. Dia dapat maju lagi jika dicalonkan dalam pemungutan suara berikutnya, pada 19 Juli, kata ketua DPR.
Kekalahan hari Kamis itu menyusul pukulan telak bagi Pita pada malam pemungutan suara, ketika komisi pemilihan merekomendasikan dia didiskualifikasi karena masalah kepemilikan saham, diikuti beberapa jam kemudian oleh Mahkamah Konstitusi yang mengumumkan telah mengambil pengaduan atas rencana partainya untuk mengubah undang-undang penghinaan kerajaan.
REUTERS
Pilihan Editor Anwar Ibrahim Bicara dengan Elon Musk, Tesla Buka Kantor di Malaysia Tahun Ini
