TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah nasionalis religius Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mempromosikan rekor jumlah unit rumah di permukiman di Tepi Barat dalam enam bulan pertama berkuasa, kata pengawas anti-pemukiman Israel Peace Now, Kamis, 13 Juli 2023.
Sebagian besar negara menganggap permukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal, dan ekspansi berkelanjutan mereka selama beberapa dekade menjadi salah satu masalah yang paling diperdebatkan antara Israel, Palestina, dan komunitas internasional.
Sejak Januari, Israel telah memajukan 12.855 unit rumah pemukim di Tepi Barat, kata Peace Now - jumlah tertinggi yang tercatat sejak kelompok itu mulai melacak aktivitas semacam itu pada 2012.
"Dalam enam bulan terakhir, satu-satunya sektor yang dipromosikan Israel dengan penuh semangat adalah perusahaan pemukiman," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.
Para pemimpin Palestina telah berusaha untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Mereka mengatakan permukiman memisahkan komunitas Palestina satu sama lain dan merusak harapan akan negara yang layak.
Amerika Serikat, sekutu utama Israel dan perantara negosiasi kenegaraan yang terhenti sejak 2014, telah berulang kali menyatakan keberatannya terhadap perluasan pemukiman Israel yang sedang berlangsung.
Menurut PBB, sekitar 700.000 pemukim tinggal di 279 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, naik dari 520.000 pada tahun 2012. Lebih dari 3 juta warga Palestina yang tinggal di daerah yang sama tunduk pada aturan militer Israel yang menurut beberapa kelompok hak asasi cenderung ke apartheid.
Israel mengutip hubungan alkitabiah dan sejarah dengan daerah itu dan menyangkal mempertahankan kebijakan apartheid terhadap warga Palestina. Netanyahu, yang koalisinya termasuk menteri sayap kanan yang menentang negara Palestina, baru-baru ini mengatakan permukiman Israel bukanlah halangan untuk perdamaian dengan Palestina.
REUTERS
Pilihan Editor: Kurang Bukti, Dinas Rahasia AS Akhiri Penyelidikan Kokain di Gedung Putih
