TEMPO.CO, Jakarta – Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara memulai pertemuan selama empat hari di Jakarta pada Selasa, 11 Juli 2023. ASEAN masih dihantui oleh krisis Myanmar saat blok regional itu berupaya menavigasi tantangan global.
Myanmar terperosok dalam kekerasan dan ketidakstabilan yang berasal dari kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih sipil Aung San Suu Kyi pada 2021. Ratusan orang tewas dan ribuan orang ditangkap – terjadi penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serta penyiksaan yang meluas di Myanmar.
Perpecahan di antara negara-negara anggota masih membayangi ASEAN. Upaya Thailand pada bulan lalu untuk membujuk negara-negara tetangganya agar mau kembali berdialog dengan para jenderal penguasa di Myanmar, memicu polemik dan dikhawatirkan dapat merusak pendekatan ASEAN.
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai saat berada di Indonesia pada Selasa, membela inisiatif Bangkok untuk kembali menggandeng junta Myanmar dalam pertemuan dua hari di Pattaya itu. Menurutnya, pembicaraan yang sudah tiga kali diselenggarakan Thailand dengan mengundang Tatmadaw, sesuai dengan kesepakatan para pemimpin ASEAN berdasarkan dokumen tinjauan dan keputusan implementasi konsensus.
Don merujuk pada artikel 14 dokumen yang dirilis usai KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja, yang berbunyi “ASEAN akan mempertimbangkan untuk menjajaki pendekatan lain yang dapat mendukung pelaksanaan Konsensus Lima Poin”.
Pertemuan bersama junta Myanmar yang diinisiasi Thailand pada Juni lalu, dikritisi banyak pihak termasuk Indonesia selaku ketua ASEAN tahun ini. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat jumpa pers di Jakarta pada Jumat, 7 Juli 2023, menegaskan ASEAN tetap berpegang pada konsensus lima butir yang disepakati.
Konsensus lima poin mencakup penghentian permusuhan, memungkinkan dialog inklusif, dan memberikan akses penuh ke bantuan kemanusiaan.
Pengamat sudah lama membaca ada kesenjangan di antara negara-negara anggota. AFP melihat draf komunike awal pertemuan menteri luar negeri soal Myanmar di Jakarta dibiarkan kosong sebab ASEAN belum menyepakati posisi bersama. Kantor berita, mengutip sumber diplomat Asia tenggara, menyinggung kurang optimistis soal kesepahaman.
ASEAN gagal mengeluarkan komunike bersama lebih dari satu dekade yang lalu pada 2012 karena perselisihan bahasa tentang Laut Cina Selatan.
Myanmar masih anggota ASEAN. Namun, ASEAN telah melarang Junta Myanmar menghadiri pertemuan internasional yang diselenggarakan ASEAN di tingkat menteri luar negeri dan kepala negara atau pemerintahan, hingga mereka menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut.
Kepala Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies Lina Alexandra, berbicara kepada Tempo pada Selasa, mengatakan, inisiatif Thailand itu merusak usaha ASEAN. Ia menilai Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong dialog inklusif dan kedepannya Jakarta perlu membuat benchmark untuk langkah yang dijalankannya.
Kepemimpinan Indonesia sudah melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk junta militer dan pemerintahan bayangan sipil atau NUG dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Jakarta mendorong de-eskalasi kekerasan dan penghentian penggunaan senjata, serta mengusahakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah yang membutuhkan.
