Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa itu Referendum? Usulan Prabowo untuk Mengakhiri Perang Rusia-Ukraina

image-gnews
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berbicara pada sesi pleno IISS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, 3 Juni 2023. REUTERS/Caroline Chia
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berbicara pada sesi pleno IISS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, 3 Juni 2023. REUTERS/Caroline Chia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - selaku Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencetuskan proposal perdamaian bagi Rusia-Ukraina. Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dialog Shangri-La atau International Institute for Strategic Studies (IISS) selama dua hari di Singapura, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengusulkan tiga solusi, salah satunya referendum. 

Ia menjelaskan beberapa rencana, meliputi gencatan senjata dari Rusia dan Ukraina, zona demiliterisasi, hingga referendum oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan objektivitas keinginan mayoritas penduduk di daerah bersengketa. Lantas, sebenarnya apa itu referendum? 

Apa itu Referendum?

Dalam UU No. 5 Tahun 1985 Pasal 1, disebutkan bahwa referendum adalah kegiatan untuk jajak pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau ketidaksetujuan terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, peraturan tersebut telah dicabut berdasarkan UU No. 6 Tahun 1999. 

Dilansir dari elections.nz, referendum merupakan pemungutan suara atas suatu pertanyaan. Tindakan tersebut dapat diadakan oleh warga negara maupun pemerintah. Untuk memulai prosesnya, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Panitera DPR untuk meminta promosi petisi referendum. 

Kemudian, Panitera akan mengiklankan pertanyaan yang diusulkan dan mengundang publik untuk menyampaikan pendapat. Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar 4 bulan. Setelah pertanyaan terakhir diputuskan, penyelenggara petisi diberi tenggat waktu 12 bulan untuk mengumpulkan dukungan atau tanda tangan terhadap referendum. 

Apabila setidaknya 10 persen pemilih mendukung petisi, maka referendum dapat dilanjutkan. Aktivitas yang diprakarsai warga negara bisa dilaksanakan melalui pemungutan suara. Referendum juga mungkin akan menghasilkan debat publik, tetapi tidak bersifat mengikat. Sedangkan pemerintah, tidak wajib melaksanakan hasil akhir keputusan. 

Referendum Rusia-Ukraina

Konflik Rusia dan Ukraina memanas sejak 20 Februari 2014, tetapi mencapai puncaknya pada 2022 lalu. Mengutip publikasi jurnal.unimor.ac.id, sesungguhnya warga negara Ukraina dari kawasan Krimea yang saat itu dipimpin oleh Victor Yanukovich pernah menyelenggarakan referendum. Hasilnya, 97,8 persen penduduk Krimea bergabung ke Rusia. 

Krisis bermula ketika Presiden Victor Yanukovych menolak untuk menandatangani kerja sama perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Ukraina memilih untuk menerima bantuan dari Federasi Rusia berupa pinjaman dana US$ 15 miliar dan potongan harga gas sebesar 30 persen. Kebijakan itu memicu protes besar-besaran dari negara yang sekarang dikepalai oleh Volodymyr Zelenskyy itu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akibat tidak bisa menjaga kestabilan negaranya, Victor mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan sementara oleh Olexander Turchynov. Kemudian, Petro Poroshenko ditunjuk mengatur pemerintahan Ukraina pada 2015 yang pro Uni Eropa. Kecenderungan tersebut menyebabkan Rusia merasa terancam dan menolak bergabungnya Ukraina ke NATO. 

Perang Rusia-Ukraina berdampak pada kondisi ekonomi di Krimea pada saat itu. Lalu, penduduk setempat melaksanakan referendum dan mayoritas memilih untuk berpindah kewarganegaraan menjadi rakyat Rusia. Namun, banyak negara Barat yang menentang dan menyebutnya sebagai aneksasi atau agresi hasil intervensi Rusia. 

Presiden Vladimir Putin membantah tuduhan dari PBB atas keterlibatan Rusia terhadap konflik Ukraina dan referendum Krimea. Konsekuensi yang diterima oleh Rusia ialah sanksi ekonomi dan politik dari berbagai negara, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Georgia, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. 

Menurut Fransiskus Atok dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, referendum dianggap sebagai cara damai dengan mengambil suara penduduk di suatu wilayah. Dari hasil referendum Krimea, maka Rusia disebut melakukan aneksasi seperti yang dituduhkan. Namun, keputusan penduduk Krimea tidak mendapatkan persetujuan dari negara induk, yaitu Ukraina. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Rusia: Jet Tempur F-16 untuk Ukraina Bisa Bawa Senjata Nuklir

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Protes Perang Ukraina di Televisi, Jurnalis Rusia Marina Ovsyannikova Dihukum 8,5 Tahun

15 menit lalu

Mantan pegawai TV pemerintah Rusia, Marina Ovsyannikova. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Protes Perang Ukraina di Televisi, Jurnalis Rusia Marina Ovsyannikova Dihukum 8,5 Tahun

Pengadilan Rusia menghukum mantan jurnalis televisi pemerintah Marina Ovsyannikova, yang memprotes perang Ukraina


Jusuf Kalla Sebut Semua Calon Presiden Miliki Kesempatan Sama di Pilpres 2024

20 menit lalu

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Seminar yang dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan materi perpolitikan kepada pemuda pemudi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jusuf Kalla Sebut Semua Calon Presiden Miliki Kesempatan Sama di Pilpres 2024

Jusuf Kalla menyebut semua calon presiden di Pilpres 2024 memiliki kesempatan yang sama. Tergantung masyarakat pilih yang mana.


Ketum PSI Kaesang Pangarep Akui Akan Minta Wejangan dari Megawati Soekarnoputri

1 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bersiap menggelar rapat perdana dengan sejumlah jajaran pengurus PSI di Gedung DPP PSI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Kaesang Pangarep memimpin rapat perdana pasca dirinya ditetapkan sebagai ketua umum PSI. Rapat tersebut rencananya akan membahas mengenai berbagai evaluasi dan rancangan strategi menghadapi Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketum PSI Kaesang Pangarep Akui Akan Minta Wejangan dari Megawati Soekarnoputri

Kaesang Pangarep mengaku akan meminta wejangan dari Megawati Soekarnoputri jika mereka bertemu.


Waketum PKB Jazilul Fawaid Klarifikasi soal Pilpres 2024 Hanya Diikuti 2 Poros

2 jam lalu

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memberikan keterangan pers usai menggelar rapat pleno di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 1 September 2023. Dalam rapat pleno tersebut PKB menyatakan menyambut baik atas tawaran kerja sama politik oleh Partai NasDem yang akan menduetkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Waketum PKB Jazilul Fawaid Klarifikasi soal Pilpres 2024 Hanya Diikuti 2 Poros

Jazilul Fawaid menyatakan tak berniat mendorong agar Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berduet dalam Pilpres 2024.


Jokowi Akui Bahas 2024 dengan SBY Saat Bertemu di Istana Bogor

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, PDIP telah mengutarakan sinyal penolakan ada parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf yang gabung usai Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.
Jokowi Akui Bahas 2024 dengan SBY Saat Bertemu di Istana Bogor

Jokowi menyatakan membahas soal 2024 dengan SBY di Istana Bogor pada Senin lalu.


Rusia Mau Naikkan Harga Visa untuk Pemohon dari Negara Tertentu

2 jam lalu

Sejumlah warga kota Moskow bermain skating di tengah lapangan Merah, depan menara Spasskaya, Kremlin (27/12). Foto: AFP/Alexander Nemenov
Rusia Mau Naikkan Harga Visa untuk Pemohon dari Negara Tertentu

Rusia akan menaikkan harga visa kepada pemohon dari negara-negara anggota Uni Eropa dan sejumlah negara di Eropa lainnya


PKB soal PDIP Tutup Opsi Ganjar Cawapres Prabowo: Tiga Poros Lebih Sehat

3 jam lalu

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memberikan keterangan pers usai menggelar rapat pleno di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 1 September 2023. Dalam rapat pleno tersebut PKB menyatakan menyambut baik atas tawaran kerja sama politik oleh Partai NasDem yang akan menduetkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKB soal PDIP Tutup Opsi Ganjar Cawapres Prabowo: Tiga Poros Lebih Sehat

PKB mengatakan sikap PDIP tutup opsi Ganjar cawapres Prabowo bisa membuat iklim demokrasi lebih sehat, karena pilpres terdiri dari tiga poros.


Survei LSI Denny JA: Prabowo Unggul di 3 Provinsi Ini

4 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) tiba untuk menghadiri upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Aahd, 1 Oktober 2023. ANTARA/Sigid Kurniawan
Survei LSI Denny JA: Prabowo Unggul di 3 Provinsi Ini

Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan Prabowo unggul di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten atas Ganjar dan Anies Baswedan.


Media Rusia Sebut Putin Akan Maju Lagi dalam Pemilihan Presiden

4 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Kosmodrom Vostochny di Rusia, 13 September 2023. Kim Jong Un mengatakan bahwa kunjungannya ke Rusia merupakan bukti jelas akan
Media Rusia Sebut Putin Akan Maju Lagi dalam Pemilihan Presiden

Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan kembali maju dalam pemilu mendatang.


Isu Reshuffle Kabinet usai Pertemuan SBY, Ini Kata Menteri-menteri Jokowi

18 jam lalu

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, PDIP telah mengutarakan sinyal penolakan ada parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf yang gabung usai Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.
Isu Reshuffle Kabinet usai Pertemuan SBY, Ini Kata Menteri-menteri Jokowi

Isu kocok ulang komposisi menteri mencuat usai pertemuan Jokowi dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin.