TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuding Barat "mendukung genosida" di Ukraina melalui dukungannya terhadap rencana perdamaian Presiden Volodymyr Zelensky. Dia mengklaim proposal Kyiv itu akan "menghancurkan semua yang berbau Rusia" di Ukraina timur dan Krimea.
"Kesimpulannya sangat sederhana - Barat secara langsung mendukung genosida," kata Lavrov, tanpa memberi bukti, berbicara di konferensi pers dengan timpalannya dari Burundi, Selasa, 30 Mei 2023, seperti dilansir Reuters.
Rusia telah lama menuduh Barat mengabaikan apa yang dikatakannya sebagai penganiayaan Ukraina terhadap orang berbahasa Rusia di wilayah Donbas timur dan di tempat lain.
Dokumen perdamaian yang dibuat Zelensky menuntut penarikan pasukan Rusia dari semua wilayah Ukraina, termasuk semenanjung Krimea, yang dianeksasi secara paksa oleh Moskow pada 2014.
Lavrov mengemukakan pandangannya di hari Rusia menuduh Ukraina meluncurkan serangan pesawat tak berawak terbesarnya ke Moskow. Menurut Lavrov, Barat secara langsung membantu Kyiv untuk melakukan serangan "teroris" dengan menyediakan senjata dan peralatan militer.
"Pernyataan Barat bahwa senjata yang dipasoknya (ke Ukraina) tidak boleh digunakan untuk menyerang wilayah Federasi Rusia hanyalah kebohongan lain," katanya yang tengah keliling benua Afrika.
Lavrov juga menanggapi komentar Senator Amerika Serikat Lindsey Graham, yang pendapatnya dapat dipahami sebagai dorongan untuk membunuh orang Rusia.
Dalam video yang diedit dan kemudian dirilis oleh kantor Zelensky Jumat lalu, Graham terlihat mengatakan, selama pertemuan dengan presiden Ukraina di Kyiv, "Rusia sedang sekarat". Anggota senat itu menambahkan bahwa dukungan AS adalah yang paling baik yang pernah dilakukannya.
Setelah Rusia mengkritik pernyataan tersebut, Ukraina merilis video lengkap dari pertemuan tersebut pada Minggu yang menunjukkan bahwa kedua pernyataan tersebut tidak terkait langsung.
Graham menyebut, dia hanya memuji semangat warga Ukraina dalam melawan invasi Rusia dengan bantuan yang diberikan oleh Washington.
REUTERS
Pilihan Editor: Putusan Pengadilan Jepang: Larangan Pernikahan Sesama Jenis Tidak Konstitusional
