TEMPO.CO, Labuan Bajo - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyinggung soal prinsip non-intervensi di ASEAN yang disebut menjadi penghalang dalam menangani krisis Myanmar. Blok Asia tenggara dianggap perlu mengganti pendekatannya, sebab dampak dari konflik di negara tersebut berpengaruh terhadap kawasan.
Saat wawancara eksklusif dengan Tempo pada Selasa, 9 Mei 2023, jelang KTT ASEAN, Anwar mengatakan krisis Myanmar itu juga berpengaruh kepada Malaysia, dengan mencatat sekitar 200.000 pengungsi Rohingya memasuki Negeri Jiran.
"Jika prinsip non-interference ditegakkan, maka kita sebagai negara anggota dan negara tetangga harus memikirkan visi dan jalan baru dalam mengatasi masalah ini," cuit Anwar yang membagikan pidatonya dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Labuan Bajo, Rabu, 10 Mei 2023.
Anwar, saat wawancara Selasa mengatakan, ini bukan lagi permasalahan dalaman Myanmar. Tetapi, telah menggugat kestabilan, sosio-ekonomi negara jiran, Malaysia itu termasuk di antaranya. Pendirian ini harus tegas dan jelas, dan itu jangan membebankan ASEAN.
Prinsip non-interferensi ASEAN telah memungkinkan negara-negara anggota untuk berkonsentrasi pada pembangunan bangsa dan stabilitas rezim sambil mempertahankan hubungan kerja sama dengan negara lain.
Myanmar dilanda kekerasan dan gejolak ekonomi sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 2021. Tatmadaw melancarkan tindakan keras terhadap lawan, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
Pihak lainnya bergabung dengan kelompok perlawanan bersenjata nasional, yang bersekutu dengan NUG dan beberapa tentara etnis minoritas dalam memerangi junta. ASEAN dibikin frustrasi sebab Junta Myanmar enggan mengimplementasikan kesepakatan damai yang diajukan oleh blok.
Solusi damai yang dikenal Five Point Consensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.
Anwar, saat wawancara dengan Tempo, mengatakan dia sendiri memilih pendekatan yang lebih tegas terhadap junta Myanmar. "Walaupun tidak memutuskan hubungan sama sekali."
Rapat tingkat tinggi kali ini minus pemimpin Myanmar, yang tidak diundang setelah kudeta junta militer 2021. Konflik di negara itu membayangi KTT ASEAN.
Beberapa hari sebelum KTT dimulai, tembak menembak terjadi saat rombongan lembaga bantuan kemanusiaan ASEAN (AHA-Center) melintas di kotapraja Hseng di Negara Bagian Shan di Myanmar utara pada 7 Mei.
Presiden RI Joko Widodo saat jumpa pers Senin lalu, menyayangkan terjadinya insiden terhadap konvoi yang membawa diplomat Indonesia dan Singapura. ASEAN mengecam serangan itu dan menyerukan semua pihak di Myanmar segera dialog.
Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Media pemerintah Myanmar pada Selasa mewartakan, "teroris" dengan senjata kecil menyerang sebuah konvoi yang mengirimkan bantuan untuk orang-orang terlantar.
Sementara pihak sipil menyalahkan junta militer dan sejumlah negara seperti Indonesia dan Singapura menyerukan penghentian kekerasan.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Menolak Perintah Perang, Dua Prajurit Rusia Dihukum Penjara
