Mengenai ketidaksepakatan mereka atas isu-isu masa perang, Tokyo dan Seoul secara efektif memastikan bahwa yayasan yang didukung pemerintah Korsel akan membayar kompensasi kepada pihak yang memenangkan gugatan atas tuduhan dugaan kerja paksa.
Dengan demikian, kewajiban untuk membayar kompensasi tersebut bukan dikenakan pada perusahaan-perusahaan Jepang yang digugat.
Namun di Korsel, usulan pemerintah itu dikritik karena solusi tersebut dianggap tidak mendatangkan permintaan maaf yang baru. Maupun kompensasi dari Tokyo kepada para penggugat --tenaga kerja selama penjajahan Jepang pada 1910-1945 di Semenanjung Korea.
Pada 2018, pengadilan tinggi Korsel memerintahkan Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Nippon Steel Corp. untuk memberikan kompensasi kepada para penggugat.
Namun, Jepang sendiri menyatakan bahwa semua masalah terkait dengan kolonisasinya di semenanjung itu telah diselesaikan dalam perjanjian bilateral yang ditandatangani pada 1965.
Terkait persiapan konferensi G-7, Kishida dan Yoon juga diperkirakan akan bertukar pandangan pada Minggu mengenai kerja sama bilateral ekonomi.
Pembicaraan juga diperkirakan akan menyentuh rencana Jepang membuang olahan air radioaktif ke laut dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang lumpuh.
Kishida telah mengundang Yoon pada KTT G-7 sebagai tamu, sementara ketakutan meningkat mengenai berkembangnya kekuatan militer China di wilayah Asia Pasifik. Pada akhir April, Yoon mengadakan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Joe Biden.
Pilihan Editor: Jepang Setujui Buku Sejarah Kontroversial, Korea Selatan: Ini Provokasi!
REUTERS | KYODO
