TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melaporkan sekitar 955 WNI telah dievakuasi dari Sudan, yang sampai berita ini diturunkan masih dilanda ketegangan menyusul pecahnya konflik mematikan yang melibatkan tentara negara itu.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 5 Mei 2023, Retno mengatakan dari 955 WNI itu, 934 di antaranya sudah pulang ke Indonesia. Sementara ada 21 WNI yang berada di wilayah aman di luar Sudan.
Sebanyak 64 WNI, termasuk 13 staf KBRI Khartoum memilih bertahan di Sudan. Sebagian besar dari mereka yang memilih bertahan karena alasan keluarga.
"Saat beberapa negara masih berusaha mengevakuasi warga negaranya dari Sudan, Alhamdulillah kita telah berhasil mengevakuasi sebagian besar warga kita,” kata Retno.
Pertempuran sengit terdengar di pusat Khartoum, Sudan, pada Kamis, 4 Mei 2023, ketika tentara berusaha memukul mundur kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dari daerah sekitar istana presiden dan markas Angkatan Darat Sudan. Gencatan senjata permanen tampaknya sulit dicapai.
PBB memperingatkan pertempuran antara tentara dan RSF, yang meletus pada 15 April 2023, berisiko menyebabkan bencana kemanusiaan yang dapat meluas ke negara lain. Sudan mengatakan pada Selasa 2 Mei 2023, sudah 550 orang tewas dan 4.926 orang terluka sejauh ini dalam konflik tersebut.
"Situasi setempat sangat dinamis, sangat cair, dan dapat mengancam keselamatan para WNI,” kata Menteri Retno, dalam keterangan pers menyebutkan alasan mengapa perlu melancarkan operasi senyap, namun cepat dalam mengevakuasi WNI.
Evakuasi WNI melalui sejumlah negara seperti Arab Saudi hingga Mesir, sampai akhirnya dipulangkan ke Indonesia, dimulai pada akhir April sampai 1 Mei 2023.
Masing-masing pihak saat ini tampaknya tengah berjuang untuk menguasai wilayah di ibu kota Khartoum menjelang kemungkinan negosiasi. Para pemimpin dari kedua faksi tidak menunjukkan keinginan untuk mengadakan pembicaraan setelah lebih dari dua minggu pertempuran.
Tentara dan RSF sebenarnya bersekutu dalam kudeta dua tahun lalu dan telah berbagi kekuasaan. Kerja sama mereka merupakan bagian dari transisi yang didukung internasional menuju pemilihan bebas dan pemerintahan sipil sebelum berselisih karena transisi.
DANIEL A. FAJRI, REUTERS
Pilihan Editor : AS Minta Meksiko Ekstradisi Putra Bos Narkoba El Chapo
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
