Konflik Sudan, Eks PM Abdalla Hamdok Berkali-Kali Ingatkan Pentingnya Transisi Menuju Pemerintahan Sipil saat Menjabat

Penyelesaian Krisis Ekonomi Jadi Prioritas Hamdok

Setelah dilantik, Hamdok menyatakan bahwa prioritasnya termasuk menyelesaikan krisis ekonomi, menangani beban hutang publik, dan mencapai perdamaian di negara yang lama terpecah akibat perang saudara seperti dilansir Al Jazeera.

Ia segera memulai pembicaraan dengan International Monetary Fund alias IMF  dan Bank Dunia untuk membahas restrukturisasi hutang Sudan. Ia juga membuka pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Sudan dari daftar "penyandang sponsor negara teroris", sebuah status yang telah mengisolasi Sudan dari sistem keuangan internasional sejak 1993. Sudan dihapus dari daftar tersebut pada tahun 2020.

Selama masa pemerintahannya, IMF menerima Sudan ke dalam inisiatif Negara-Negara Miskin yang Berutang Berat (HIPC) berdasarkan komitmen Sudan terhadap reformasi makroekonomi, menempatkan Sudan pada jalur pembebasan dari hutang lebih dari 56 miliar dolar dan akses ke dana baru.

Reformasi ekonomi yang ia promosikan meliputi penghapusan subsidi bahan bakar yang menghabiskan beberapa miliar dolar setiap tahun dan devaluasi serta mengambangnya nilai tukar mata uang. Ia juga berusaha untuk mengambil alih kendali perusahaan yang dimiliki oleh keamanan negara.

Beberapa minggu sebelum ia dipecat dari jabatannya pada 25 Oktober, ia mengakui kesulitan yang timbul akibat reformasi tersebut tetapi berharap bahwa dampak positifnya akan segera terasa di lapangan.

"Rakyat Sudan telah menanggung biaya yang sangat tinggi dari reformasi ini dan kami tidak dapat menganggap kesabaran mereka sebagai sesuatu yang pasti," katanya.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya