DK PBB Mengutuk Taliban atas Larangan Perempuan Afghanistan Bekerja di PBB

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat pada Kamis, mengutuk larangan administrasi Taliban terhadap perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB.

Dewan juga meminta para pemimpin Taliban untuk menghentikan tindakan keras terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan.

Resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab dan Jepang menggambarkan larangan tersebut sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Resolusi itu menegaskan "peran wanita yang sangat diperlukan dalam masyarakat Afghanistan" dan mengatakan larangan wanita Afghanistan bekerja untuk PBB " merusak hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.”

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk PBB Lana Nusseibeh mengatakan lebih dari 90 negara ikut mensponsori resolusi  tersebut.

"Dukungan dari lingkungan terdekat Afghanistan, dari dunia Muslim dan dari seluruh penjuru bumi ini membuat pesan mendasar agar lebih signifikan. Dunia tidak akan duduk diam karena perempuan di Afghanistan terhapus dari masyarakat," katanya kepada dewan.

Pemungutan suara Dewan Keamanan datang beberapa hari sebelum pertemuan internasional yang direncanakan di Doha pada 1-2 Mei di Afghanistan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan mengadakan pertemuan tertutup dengan utusan khusus di Afghanistan dari berbagai negara untuk membahas pendekatan terpadu dalam menangani Taliban.

"Kami tidak mendukung penindasan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, kepada dewan.

"Dekrit Taliban menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di Afghanistan."

Awal bulan ini Taliban mulai memberlakukan larangan terhadap perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB setelah menghentikan sebagian besar perempuan yang bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan pada bulan Desember.

Sejak menggulingkan pemerintah yang didukung Barat pada 2021, mereka juga memperketat kontrol atas akses perempuan ke kehidupan publik, termasuk melarang perempuan masuk universitas dan menutup sekolah menengah perempuan.

Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasinya yang ketat terhadap hukum Islam. Pejabat Taliban mengatakan keputusan tentang pekerja bantuan wanita adalah "masalah internal."

Resolusi Dewan Keamanan juga mengakui perlunya mengatasi tantangan substansial yang dihadapi ekonomi Afghanistan, termasuk melalui penggunaan aset milik Bank Sentral Afghanistan untuk kepentingan rakyat Afghanistan.

Amerika Serikat membekukan miliaran cadangan bank yang disimpan di AS dan kemudian mentransfer setengah dari uang itu ke dana perwalian di Swiss yang diawasi oleh wali AS, Swiss, dan Afghanistan.

"Sampai hari ini, apa yang kami lihat hanyalah bahwa aset telah ditransfer dari satu rekening ke rekening lain, tetapi tidak satu sen pun dikembalikan ke rakyat Afghanistan," kata Wakil Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang kepada dewan.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia juga menyerukan pengembalian aset Bank Sentral Afghanistan.

Pilihan Editor: Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Reuters