TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengatakan kepada Afghanistan bahwa sekitar 3.300 staf untuk tidak datang bekerja selama dua hari ke depan setelah otoritas Taliban memberi isyarat, Selasa, 4 April 2023, mereka akan memberlakukan larangan bagi perempuan Afghanistan yang bekerja untuk badan dunia itu.
Pejabat PBB di Afghanistan "menerima perintah dari otoritas de facto yang melarang anggota staf nasional perempuan PBB bekerja," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di New York.
PBB sedang menyelidiki dampak dan akan bertemu dengan pejabat kementerian luar negeri Afghanistan di Kabul, Rabu,5 April 2023, untuk mencari kejelasan lebih lanjut, katanya. Sekitar 400 wanita Afghanistan bekerja untuk PBB
Dua sumber PBB mengatakan kepada Reuters bahwa kekhawatiran akan penegakan hukum telah mendorong organisasi tersebut meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam. Jumat dan Sabtu biasanya adalah akhir pekan di Afghanistan, yang berarti staf PBB tidak akan kembali paling cepat hingga Minggu.
Misi PBB di Afghanistan (UNAMA) sebelumnya, Selasa, menyatakan keprihatinan bahwa staf perempuan di provinsi timur Nangarhar telah dilarang bekerja.
"Ada lebih banyak komunikasi resmi yang dilakukan di Jalalabad (ibu kota provinsi Nangarhar). Kami diberitahu melalui berbagai saluran bahwa larangan berlaku untuk seluruh negeri," Dujarric menambahkan, tidak ada yang tertulis.
"Anggota staf wanita sangat penting bagi PBB untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa," katanya, seraya menambahkan bahwa sekitar 23 juta orang – lebih dari setengah populasi Afghanistan – membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Pemerintahan Taliban dan kementerian informasi Afghanistan tidak segera menanggapi permintaan komentar.
