Media Ungkap Hakim Agung AS Terima Gratifikasi Perjalanan Mewah Keliling Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Agung AS Clarence Thomas yang konservatif selama beberapa dekade telah menerima fasilitas perjalanan mewah dari seorang pengusaha Dallas tanpa mengungkapkannya secara terbuka meskipun undang-undang federal mewajibkan pengungkapan sebagian besar hadiah. Akibatnya, anggota Senat dari Partai Demokrat menyerukan diadakannya penyelidikan.

Laporan oleh ProPublica, Kamis, 6 April 2023, menemukan bahwa Thomas telah berulang kali berlibur dengan raja real estat dan donor dari Partai Republik Harlan Crow, termasuk dengan jet pribadi dan superyacht di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.

Media itu mengatakan frekuensi pemberian itu "tidak memiliki preseden yang diketahui dalam sejarah modern Mahkamah Agung AS."

Thomas dan Hakim Agung John Roberts tidak segera menanggapi permintaan komentar. Laporan tersebut menimbulkan pertanyaan baru atas potensi konflik kepentingan yang melibatkan hakim dan pengadilan, yang akhir-akhir ini banyak disorot karena kurangnya kode etik formal.

Crow seperti dikutip ProPublica, mengatakan bahwa dia dan istrinya telah berteman dengan Thomas dan istrinya sejak 1996 dan "tidak pernah berusaha mempengaruhi Hakim Thomas dalam masalah hukum atau politik apa pun."

Ketua Komite Kehakiman Senat Dick Durbin mengatakan panelnya "akan bertindak" berdasarkan laporan tersebut, tanpa merinci langkah apa yang akan diambil.

"Pengadilan tertinggi di negeri itu seharusnya tidak memiliki standar etika terendah," kata senator dari Demokrat itu.

Durbin mengatakan, para hakim harus berpegang pada kode etik yang dapat ditegakkan seperti hakim federal lainnya, yang diinstruksikan untuk menghindari "penampilan tidak wajar".

Roberts mengatakan, hakim berkonsultasi dengan kode itu dalam menilai kewajiban etis mereka sendiri.

Senator Demokrat lainnya, Sheldon Whitehouse, meminta hakim agung Roberts untuk memastikan dilakukannya penyelidikan yang kuat.

"Ini perlu penyelidikan independen yang Mahkamah Agung - dan hanya Mahkamah Agung, di seluruh pemerintahan - menolak untuk melakukannya," kata Whitehouse di Twitter.

Gabe Roth, yang mengepalai kelompok reformasi Perbaiki Pengadilan, mengatakan anggota parlemen perlu memimpin "penataan ulang" dari "tanggung jawab pengadilan dalam hal langkah-langkah dasar pengawasan."

Laporan ProPublica adalah pengungkapan terbaru yang memicu kekhawatiran etika tentang Thomas. Laporan sebelumnya tentang keterlibatan istrinya Virginia "Ginni" Thomas dalam upaya membatalkan hasil pemilihan presiden 2020, bersama dengan keputusan Clarence Thomas untuk tidak mengundurkan diri dari kasus terkait pemilihan, menimbulkan pertanyaan tentang ketidakberpihakan yudisialnya.

Kegagalan Thomas untuk melaporkan perjalanan yang diberikan oleh Crow tampaknya melanggar undang-undang federal yang mewajibkan hakim dan pejabat federal lainnya mengungkapkan sebagian besar hadiah, lapor ProPublica, mengutip pakar etika hukum.

Thomas, mungkin anggota pengadilan paling konservatif, bergabung dengan dewan untuk penunjukan seumur hidup pada Oktober 1991 setelah dicalonkan oleh Presiden George H.W. Bush.

REUTERS

Pilihan Editor Sukses Damaikan Saudi-Iran, China Diharap Jembatani Konflik Rusia Ukraina