TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Rusia untuk Hak Anak, Maria Lvova-Belova, pada Selasa 4 April 2023 menolak tuduhan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang menyebutnya bertanggung jawab atas deportasi anak-anak dari Ukraina secara tidak sah.
Dalam konferensi pers di Moskow, ia menegaskan persetujuan dari orang tua anak-anak selalu diminta. Komisi, menurut dia, bertindak demi kepentingan terbaik bagi setiap anak. Lvova-Belova juga menegaskan lebih tepat jika berbicara tentang perwalian daripada adopsi.
Jika ada masalah khusus dengan keluarga tertentu, Lvova-Belova mengatakan siap membantu menyelesaikannya.
"Tidak jelas bagi saya apa yang dimaksud dengan tuduhan Mahkamah Pidana Internasional dan apa yang menjadi dasar tuduhan tersebut," katanya seperti dilansir Reuters. "Penggunaan rumusan 'deportasi penduduk (anak-anak) secara tidak sah' dalam pernyataan resmi ICC menyebabkan kebingungan," ujarnya.
Dia membantah klaim bahwa anak-anak telah dibawa ke kamp-kamp untuk dugaan pendidikan ulang. Ia juga mengatakan tidak mengetahui satu pun kasus seorang anak dari Ukraina timur yang dipisahkan dari keluarga sedarahnya untuk diserahkan ke panti asuhan.
Lvova-Belova mengatakan, Rusia telah menerima lebih dari 5 juta pengungsi dari wilayah Donbas Ukraina, termasuk 730.000 anak-anak, sejak Februari 2022.
Ia menambahkan belum menerima dokumen apa pun dari ICC, yang yurisdiksinya tidak diakui oleh Rusia.
ICC yang berbasis di Den Haag, Belanda pada 17 Maret mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan Komisioner Anak Maria Lvova-Belova, atas kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak secara tidak sah dari wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki pasukan Rusia.
ICC mengatakan, mereka memiliki informasi ratusan anak telah diambil dari panti asuhan dan panti jompo di daerah-daerah Ukraina yang diklaim oleh Rusia. Beberapa dari anak-anak tersebut, kata ICC, telah diserahkan untuk diadopsi di Rusia.
Donetsk dan Luhansk, dua wilayah Ukraina yang diklaim dan sebagian dikuasai Rusia, telah meminta Rusia untuk menerima warga sipil, termasuk anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang orang tuanya hilang, kata komisi tersebut.
Terpisah, Kremlin mengatakan bahwa surat perintah penangkapan ICC adalah keputusan yang sangat partisan. Para pejabat Rusia menyangkal telah melakukan kejahatan perang di Ukraina.
Para sekutu Putin telah menganggap ICC, yang tidak diakui oleh negara-negara seperti China dan Amerika Serikat, sebagai "badan hukum yang tidak sah."
Sejak invasi, Ukraina telah menganggap Rusia sebagai agresor yang telah melakukan kejahatan perang, termasuk penculikan anak-anak.
Sebaliknya, Rusia, mengatakan mereka melakukan "operasi militer khusus," menyebut Barat telah mengabaikan kejahatan yang dilakukan oleh Ukraina.
Pilihan Editor: Bantah Menculik, Rusia: Deportasi Anak Ukraina untuk Lindungi dari Perang
REUTERS
