Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji dan Abdul Kadir Jailani Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI pada 29 Maret 2023, menandatangani pertukaran nota atau E/N untuk pinjaman yen senilai 43,629 miliar yen (Rp 4,9 triliun). Pinjaman itu untuk membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan penguatan kemampuan sektor penanganan bencana di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangan menjelaskan Indonesia dan Jepang berencana membangun PLTA Peusangan II senilai 13,629 miliar yen (Rp 1,5 triliun). Sebab seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, perluasan kapasitas pembangkit listrik menjadi tantangan mendesak agar bisa memenuhi angka permintaan listrik nasional yang cenderung meningkat.
Dengan memanfaatkan pinjaman yen ini, pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan fasilitas saluran transimisi serta pendistribusian listrik yang kelak dihasilkan, diharapkan bisa membantu meringankan kekurangan dan menjaga stabilitas pasokan listrik di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Diharapkan pula, hal ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di utara pulau Sumatera, pemulihan dan restorasi dari Gempa Bumi dan Tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004, serta pengurangan kebebanan lingkungan global dengan menggunakan energi terbarukan.
Dana pinjaman Rp 4,9 triliun ini, juga untuk mendanai proyek lain yang sedang dikerjakan Indonesia dan Jepang yakni program Peningkatan dan Pengelolaan Ketangguhan Bencana III senilai 30 miliar yen (Rp 3,3 triliun). Indonesia merupakan negara rawan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, dan bencana lainnya.
Setelah terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami Samudra Hindia pada 2004 yang menyebabkan begitu banyak korban jiwa, maka kini timbul tantangan untuk mempersiapkan sistem pencegahan bencana yang terintegrasi, termasuk tahapan pencegahan sebelum terjadi bencana, selain penanganan pasca bencana. Pinjaman yen ini bertujuan mendorong perbaikan kebijakan dan sistem sektor pencegahan bencana serta meningkatkan kemampuan penanganan bencana di Indonesia di mana bencana alam kerap terjadi sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya kondisi sosial dan ekonomi yang tangguh terhadap bencana.
Pilihan Editor: Gempa M5,3 di Timur Laut Banggai Sulteng, BMKG: Akibat Deformasi Batuan
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
