TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Rusia dikabarkan sedang mengupayakan pelonggaran prosedur visa untuk enam negara, termasuk Indonesia. Namun menurut Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri RI, Winardi Hanafi Lutfi, simplifikasi visa itu belum final.
Menurut dia, Kemenlu Indonesia belum menerima informasi, dan yang manangani nantinya adalah Ditjen Imigrasi.
Pada 15 Februari 2023, saat berbicara di majelis rendah parlemen Rusia, Duma Negara, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengumumkan bahwa Rusia berencana untuk memperkenalkan aturan bebas visa dengan 11 negara dalam waktu dekat, serta pelonggaran visa dengan enam negara.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Evgeny Ivanov pada Minggu, 6 Maret 2023, seperti dikutip TASS, mengatakan, enam negara yang mendapat penyederhanaan visa selain Indonesia adalah Angola, Vietnam, India, Suriah, dan Filipina.
Sebelumnya, Ivanov mengatakan bahwa Rusia juga sedang mempersiapkan perjanjian antar-pemerintah tentang perjalanan bebas visa dengan 11 negara, termasuk Arab Saudi, Barbados, Haiti, Zambia, Kuwait, Malaysia, Meksiko, dan Trinidad.
Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin pada akhir Februari 2023, menandatangani sebuah keputusan yang menyetujui visa yang difasilitasi untuk warga negara dari 19 negara.
Menurut keputusan yang diterbitkan di portal pemerintah seperti dikutip Anadolu, Warga dari negara yang ditentukan dapat memperoleh visa turis hingga enam bulan jika mereka memiliki reservasi hotel.
Kementerian Luar Negeri Rusia akan menerbitkan laporan pada 1 Juni mendatang tentang kemungkinan memperkenalkan visa elektronik untuk warga negara dari 70 negara lagi. Lavrov berjanji bahwa "tidak akan ada masalah bagi negara-negara sahabat.”
Sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina setahun lalu, Moskow telah beralih ke Cina, India, dan negara-negara Afrika, mencoba mencari hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Ribuan orang tewas dan jutaan orang mengungsi dari apa yang Rusia sebut sebagai operasi militer itu.
Sementara Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa mengutuk invasi Rusia dan menjatuhkan sanksi, Cina dan India tidak melakukannya. India mempertahankan sikap netral, menolak untuk menyalahkan Rusia atas invasi tersebut sementara secara tajam meningkatkan pembelian minyak Rusia.
Indonesia juga tidak mengecam secara langsung agresi Rusia ke Ukraina. Akan tetapi, Jakarta mendukung resolusi di PBB tentang kedaulatan Ukraina dan dorongan supaya Rusia keluar dari negara tetangga sama-sama bekas Uni Soviet.
Pilhan Editor 27 WNI di Malaysia Dipenjara Tiga Bulan Atas Kepemilikan KTP Palsu
DANIEL A. FAJRI, REUTERS, TASS
