TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan soal partisipasi Myanmar dalam Pertemuan ke-6 High-Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2025 Vision (6th HLTF-ACV). Rapat itu diselenggarakan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Indonesia dari 20 hingga 21 Februari 2023.
Menurut Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah, perwakilan Myanmar yang hadir dalam acara itu tidak ada ikatan politik dengan junta militer, atau non-political representative. "Selama (yang hadir) pejabat ASN, tidak dilarang. Anggota junta yang tidak boleh," katanya melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 2 Maret 2023.
Pertemuan ke-6 HLTF-ACV kemarin diketuai bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Tokoh penting, perwakilan tingkat tinggi dan delegasi dari negara anggota, serta Wakil Sekjen untuk Politik dan Keamanan Komunitas ASEAN, turut menghadiri agenda itu.
Global New Light of Myanmar mewartakan, delegasi Myanmar dipimpin oleh Wakil Menteri Kementerian Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Wah Wah Maung. Dia didampingi oleh Perwakilan Tetap Myanmar untuk ASEAN U Aung Myo Myint dan pejabat dari Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Pertemuan tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Elemen Inti Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025, Modalitas Konsultasi Pemangku Kepentingan, hingga partisipasi Timor Leste sebagai negara peninjau pada pertemuan HLTF berikutnya.
Perkembangan Rencana Kerja HLTF 2023 serta rekomendasi yang dapat diserahkan Pemimpin ASEAN pada KTT ke-43 ASEAN, juga turut menjadi isi rapat. KTT ASEAN akan diselenggarakan di Indonesia pada Mei 2023.
Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan ekonomi serta politik sejak kudeta pada awal 2021. Blok Asia Tenggara, yang dipimpin Indonesia tahun ini, frustrasi sebab junta tidak kunjung menunjukkan niatnya mengimplementasikan konsensus.
Konsensus yang dibuat tak lama setelah kudeta itu turut ditandatangani oleh jenderal. Kesepakatan itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.
ASEAN sudah menyepakati untuk tidak mengundang junta dalam pertemuan tingkat tinggi. Dalam beberapa kesempatan pertemuan menteri luar negeri, perwakilan non-politik Myanmar tidak hadir.
Pemerintah mengedepankan diplomasi diam-diam dalam menyelesaikan krisis di Myanmar ini, dan menolak menjelaskan langkah-langkah yang coba dijalankannya.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat petemuan ASEAN pada bulan lalu mengatakan, Indonesia dalam presidensinya akan mengedepakan tiga pendekatan untuk implementasi konsensus. Pertama, melibatkan semua pihak di Myanmar. Kedua, menciptakan situasi kondusif untuk dialog inklusif. Ketiga, sinergi ASEAN dan mitra wicara hingga PBB.
Pembentukan HLTF disepakati pada KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 yang diselenggarakan pada 16 Oktober 2022, dengan tujuan untuk mengembangkan Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025. Gugus Tugas Tingkat Tinggi terdiri dari Orang-Orang Terkemuka dan Perwakilan Tingkat Tinggi dari Negara-negara Anggota ASEAN.
Dalam pertemuan pekan lalu, Gugus Tugas Tingkat Tinggi itu juga mengadakan pertemuan antarmuka dengan Direktur Eksekutif ASEAN Foundation dan Institut ASEAN untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi untuk bertukar pandangan tentang penyusunan Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Dua Tewas, Puluhan Polisi Kolombia Disandera dalam Protes Perusahaan Minyak
