Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UU Parpol Baru Dikhawatirkan Jegal Oposisi dalam Pemilu Myanmar

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer
Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Human Rights Watch meyakini undang-undang partai politik Myanmar yang baru akan mencegah sejumlah tokoh oposisi politik mencalonkan diri dalam pemilihan umum Agustus mendatang. Pemilu Myanmar nanti dikhawatirkan tidak kredibel, dan digunakan untuk melegitimasi kekuasaan junta militer.

UU pendaftaran partai politik, yang diumumkan pada 26 Januari 2023, melarang siapa pun yang sebelumnya pernah dihukum atas kejahatan – atau sedang menjalani hukuman penjara untuk bergabung dengan partai politik. Banyak anggota senior Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai politik terbesar di Myanmar, termasuk para pemimpinnya, Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, kini menjalani hukuman penjara atas tuduhan yang dibuat-buat. 

"Junta menciptakan sebuah sistem untuk menghancurkan semua oposisi politik dan menggagalkan segala kemungkinan kembalinya pemerintahan sipil yang demokratis,” kata Manny Maung, peneliti Myanmar dari Human Rights Watch dalam keterangan pers yang diterima pada Rabu, 15 Februari 2023.

Sejak merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021, junta Myanmar telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan dan kekerasan. Tatmadaw, militer Myanmar, sebelumnya dilaporkan telah membunuh sekitar 2.700 warga sipil dan menahan lebih dari 17 ribu orang.

Awal bulan ini, junta militer Myanmar memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan. Perintah tersebut termasuk jam malam dan mengekang kebebasan berserikat dan bergerak, membatasi partai politik untuk berorganisasi.

UU baru menyatakan bahwa partai politik yang ada harus mendaftar ulang dalam waktu 60 hari sejak diberlakukan atau menghadapi risiko pembubaran. Aturan itu juga dapat mendiskualifikasi kelompok politik yang diklaim sebagai "asosiasi atau organisasi teroris yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang yang sudah ada." 

Junta mencap kelompok oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan badan parlementernya sebagai "organisasi teroris" atas dugaan serangan terhadap militer sejak kudeta.

Regulasi tersebut, pun mewajibkan partai yang ingin mengajukan calon pada pemilihan umum untuk memiliki setidaknya 100.000 anggota dalam waktu tiga bulan setelah pendaftaran. UU ini juga mensyaratkan partai politik nasional untuk memiliki dana minimal 100 juta kyat (sekitar Rp 3,9 milyar) untuk memenuhi syarat pendaftaran, jauh lebih banyak daripada yang mampu dimiliki oleh kebanyakan partai kecil. 

Human Rights Watch mengusulkan, pemerintah dari negara-negara sahabat Myanmar, termasuk mitra regional seperti  anggota ASEAN, Jepang, dan India, seharusnya mengutuk undang-undang partai politik. Lembaga itu juga mendesak supaya mereka tidak memberikan kredibilitas pada upaya junta untuk melegitimasi kontrol militer melalui pemilihan umum palsu.

Iklan

Berita Selanjutnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Tak Bisa Bertemu Suu Kyi, Utusan PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer Tak Lanjutkan Mandat

4 hari lalu

Noeleen Heyzer. Reuters
Tak Bisa Bertemu Suu Kyi, Utusan PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer Tak Lanjutkan Mandat

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer dipastikan tidak akan melanjutkan mandatnya setelah menjabat selama 20 bulan.


Jokowi Minta Bantuan Jepang untuk Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan delegasi Indonesia bertemu PM Jepang Fumio Kishida di perhelatan KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu, 20 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Minta Bantuan Jepang untuk Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar

Jokowi meminta pemerintah Jepang ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Myanmar yang terjepit konflik.


KTT ASEAN Deklarasikan Perang terhadap Perdagangan Orang hingga Penggunaan Mata Uang Lokal

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kelima kiri) berfoto bersama sejumlah kepala negara ASEAN (dari kiri) Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, PM Vietnam Pham Minh Chinh, PM Laos Sonexay Siphandone, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, PM Malaysia Anwar Ibrahim, dan PM Timor Leste Taur Matan Ruak saat pembukaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT, Rabu, 10 Mei 2023. POOL/ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
KTT ASEAN Deklarasikan Perang terhadap Perdagangan Orang hingga Penggunaan Mata Uang Lokal

KTT ASEAN Labuan Bajo membuahkan sejumlah dokumen, termasuk di antaranya soal perang terhadap perdagangan orang dan penggunaan mata uang lokal (LCS).


Pemerintah Bayangan Sambut Pembicaraan Damai ASEAN, Tapi Tak Percaya Junta Myanmar

26 hari lalu

Kursi delegasi Myanmar dibiarkan kosong saat Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) jelang KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, 9 Mei 2023. Mast Irham/Pool via  REUTERS
Pemerintah Bayangan Sambut Pembicaraan Damai ASEAN, Tapi Tak Percaya Junta Myanmar

NUG mengatakan junta Myanmar berusaha mengecoh komunitas internasional, merujuk pada kegagalannya menerapkan "konsensus" perdamaian lima poin.


Singapura Kecam Serangan di Myanmar yang Mengancam Diplomatnya

27 hari lalu

Merlion Park.
Singapura Kecam Serangan di Myanmar yang Mengancam Diplomatnya

Singapura mengecam terjadinya serangan saat tim bantuan kemanusiaan ASEAN yang membawa dua diplomatnya bekerja di Myanmar.


Jokowi Protes Ada Baku Tembak Saat Penyerahan Bantuan ASEAN untuk Myanmar

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo memukul rebana dalam
Jokowi Protes Ada Baku Tembak Saat Penyerahan Bantuan ASEAN untuk Myanmar

Jokowi menyebut AHA Center kemarin sudah akan menyerahkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar dengan didampingi tim monitoring ASEAN.


Simpan Aplikasi Al Quran di Ponsel, Warga Uighur Diinterogasi Aparat Cina

32 hari lalu

Seorang penjaga berdiri di menara pengawas penjara Kashgar di Xinjiang pada 3 Mei 2021. Reuters/Thomas Peter
Simpan Aplikasi Al Quran di Ponsel, Warga Uighur Diinterogasi Aparat Cina

Kelompok advokasi HAM, Human Rights Watch, mengatakan warga etnis Uighur Muslim di Xinjiang ditandai sebagai ekstremis hanya karena menjalankan ibadah


Kelompok Sipil: KTT ASEAN Perlu Cari Cara Hentikan Kekerasan di Myanmar

33 hari lalu

Koordinator ALTSEAN-Burma Debbie Stothard (kiri), Ketua Progessive Voice Khin Ohmar (kedua dari kiri), Koordinator advokasi regional AJAR Putri Kanesia (kedua dari kanan) memberikan perkembangan HAM di Myanmar dalam pertemuan di Jakarta, Rabu, 3 Mei 2023. TEMPO/DANIEL A. FAJRI
Kelompok Sipil: KTT ASEAN Perlu Cari Cara Hentikan Kekerasan di Myanmar

Para aktivis HAM ragu konferensi tingkat tinggi ASEAN pekan depan akan membuahkan terobosan dalam menyelesaikan krisis Myanmar.


Mahkamah Agung akan Gelar Sidang Permohonan Banding Aung San Suu Kyi

46 hari lalu

Aung San Suu Kyi. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Agung akan Gelar Sidang Permohonan Banding Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi menjalani hukuman 33 tahun penjara setelah vonis bersalah dalam lebih dari selusin kasus yang tidak masuk akal.


Sambut Tahun Baru, Junta Myanmar Bebaskan Lebih dari 3.000 Tahanan

49 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]
Sambut Tahun Baru, Junta Myanmar Bebaskan Lebih dari 3.000 Tahanan

Menurut kelompok aktivitas, sedikitnya 17.460 orang masih ditahan dan 3.240 telah dibunuh oleh junta Myanmar.