Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UU Parpol Baru Dikhawatirkan Jegal Oposisi dalam Pemilu Myanmar

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer
Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Human Rights Watch meyakini undang-undang partai politik Myanmar yang baru akan mencegah sejumlah tokoh oposisi politik mencalonkan diri dalam pemilihan umum Agustus mendatang. Pemilu Myanmar nanti dikhawatirkan tidak kredibel, dan digunakan untuk melegitimasi kekuasaan junta militer.

UU pendaftaran partai politik, yang diumumkan pada 26 Januari 2023, melarang siapa pun yang sebelumnya pernah dihukum atas kejahatan – atau sedang menjalani hukuman penjara untuk bergabung dengan partai politik. Banyak anggota senior Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai politik terbesar di Myanmar, termasuk para pemimpinnya, Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, kini menjalani hukuman penjara atas tuduhan yang dibuat-buat. 

"Junta menciptakan sebuah sistem untuk menghancurkan semua oposisi politik dan menggagalkan segala kemungkinan kembalinya pemerintahan sipil yang demokratis,” kata Manny Maung, peneliti Myanmar dari Human Rights Watch dalam keterangan pers yang diterima pada Rabu, 15 Februari 2023.

Sejak merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021, junta Myanmar telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan dan kekerasan. Tatmadaw, militer Myanmar, sebelumnya dilaporkan telah membunuh sekitar 2.700 warga sipil dan menahan lebih dari 17 ribu orang.

Awal bulan ini, junta militer Myanmar memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan. Perintah tersebut termasuk jam malam dan mengekang kebebasan berserikat dan bergerak, membatasi partai politik untuk berorganisasi.

UU baru menyatakan bahwa partai politik yang ada harus mendaftar ulang dalam waktu 60 hari sejak diberlakukan atau menghadapi risiko pembubaran. Aturan itu juga dapat mendiskualifikasi kelompok politik yang diklaim sebagai "asosiasi atau organisasi teroris yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang yang sudah ada." 

Junta mencap kelompok oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan badan parlementernya sebagai "organisasi teroris" atas dugaan serangan terhadap militer sejak kudeta.

Regulasi tersebut, pun mewajibkan partai yang ingin mengajukan calon pada pemilihan umum untuk memiliki setidaknya 100.000 anggota dalam waktu tiga bulan setelah pendaftaran. UU ini juga mensyaratkan partai politik nasional untuk memiliki dana minimal 100 juta kyat (sekitar Rp 3,9 milyar) untuk memenuhi syarat pendaftaran, jauh lebih banyak daripada yang mampu dimiliki oleh kebanyakan partai kecil. 

Human Rights Watch mengusulkan, pemerintah dari negara-negara sahabat Myanmar, termasuk mitra regional seperti  anggota ASEAN, Jepang, dan India, seharusnya mengutuk undang-undang partai politik. Lembaga itu juga mendesak supaya mereka tidak memberikan kredibilitas pada upaya junta untuk melegitimasi kontrol militer melalui pemilihan umum palsu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Malaysia Evakuasi 121 Korban Penipuan Kerja dari Myanmar, Ada 1 WNI

23 jam lalu

WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, awal April, 2023. Dokumentasi Keluarga
Malaysia Evakuasi 121 Korban Penipuan Kerja dari Myanmar, Ada 1 WNI

Seorang WNI termasuk dalam 121 orang korban job scam atau penipuan kerja yang dievakuasi Malaysia dari Myanmar.


Presiden Filipina Marcos Jr: Myanmar Masalah yang Sulit bagi ASEAN

12 hari lalu

Calon Preisiden Filipina, Ferdinand
Presiden Filipina Marcos Jr: Myanmar Masalah yang Sulit bagi ASEAN

Filipina, yang akan mengetuai ASEAN pada 2026 mendatang, menyebut konflik di Myanmar sebagai masalah yang sulit bagi blok itu.


Jika Darurat, PNS dan Mantan Anggota Militer Myanmar Diminta Ikut Berjuang

15 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Jika Darurat, PNS dan Mantan Anggota Militer Myanmar Diminta Ikut Berjuang

Junta Myanmar meminta PNS dan eks militer siap bertugas dalam keadaan darurat, ketika konflik dengan kelompok pejuang anti-junta meluas.


Junta Myanmar Hadapi Serangan Hebat dari Pemberontak di Tiga Negara Bagian

16 hari lalu

Sebuah unit pemberontak dari Tentara Pembebasan Rakyat Bamar terlihat dalam gambar selebaran tak bertanggal ini di lokasi yang dirahasiakan di hutan Myanmar tenggara. Tentara Pembebasan Rakyat Bamar via REUTERS
Junta Myanmar Hadapi Serangan Hebat dari Pemberontak di Tiga Negara Bagian

Junta Myanmar juga menyerukan kepada warganya yang memiliki pengalaman militer untuk siap bertugas.


Kalah dari Aliansi Pemberontak, Junta Myanmar Hadapi Ujian Terbesar Sejak Kudeta

21 hari lalu

Maung Saungkha. Bamar People's Liberation Army/Handout via REUTERS
Kalah dari Aliansi Pemberontak, Junta Myanmar Hadapi Ujian Terbesar Sejak Kudeta

Aliansi pemberontak telah merebut sebagian wilayah utara dari junta Myanmar, sebuah kemenangan paling signifikan sejak kudeta 2021.


Human Rights Watch: Israel Gunakan Amunisi Fosfor Putih di Gaza, Lebanon

50 hari lalu

Seorang penyelamat terlihat di tengah puing-puing pasca serangan Israel, di Kota Gaza, 11 Oktober 2023. REUTERS/Mohammed Salem
Human Rights Watch: Israel Gunakan Amunisi Fosfor Putih di Gaza, Lebanon

Penggunaan amunisi fosfor putih menempatkan warga sipil pada risiko cedera serius dan jangka panjang.


Bos Defend ID Pastikan Tak Ada Pengiriman Senjata ke Myanmar Sejak 2021

52 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan cenderamata kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berupa pistol G2 Elite berwarna perak dan hitam dalam pertemuan pada Rabu, 28 September 2022. Pistol G2 Elite merupakan salah satu pistol produksi PT Pindad dengan kaliber 9 x 19 mm parabellum. Dok. Pindad
Bos Defend ID Pastikan Tak Ada Pengiriman Senjata ke Myanmar Sejak 2021

Direktur Utama Defend ID, Bobby Rasyidin, buka suara soal dugaan penjualan senjata yang dilakukan anak usahanya.


Mahkamah Agung Myanmar Tolak Banding Aung San Suu Kyi

55 hari lalu

Aung San Suu Kyi. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Agung Myanmar Tolak Banding Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi, mantan pemimpin sipil Myanmar, menghadapi hukuman hingga 27 tahun penjara.


3 BUMN Dilaporkan ke BUMN karena Dituduh Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Ini Penjelasan Defend ID

58 hari lalu

Helikopter Junta Militer Myanmar di Pinlebu, Sabtu, 25 September 2021. (Myanmar Now)
3 BUMN Dilaporkan ke BUMN karena Dituduh Jual Senjata Ilegal ke Myanmar, Ini Penjelasan Defend ID

Holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) angkat bicara soal tuduhan ke tiga perusahaan pelat merah yang diduga menjual senjata ilegal ke Myanmar.


Marzuki Darusman Laporkan 3 BUMN karena Jual Senjata Ilegal ke Myanmar

3 Oktober 2023

Seorang anggota Tentara Pertahanan Rakyat (PDF) memegang sekantong selongsong peluru di sebuah kamp pelatihan di daerah yang dikuasai pemberontak etnis Karen, Negara Bagian Karen, Myanmar, 12 September 2021. Karen National Union merupakan salah satu kelompok etnis bersenjata terbesar di negara itu yang menyatakan solidaritas dengan para pengunjuk rasa dan mengizinkan ribuan orang mencari perlindungan di wilayah mereka. REUTERS/Stringer
Marzuki Darusman Laporkan 3 BUMN karena Jual Senjata Ilegal ke Myanmar

Marzuki Darusman bersama dengan kelompok masyarakat sipil melaporkan dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar dari Indonesia.