Indonesia jadi ketua ASEAN pada 2023. Dalam menangani krisis di Myanmar, Jakarta masih bertahan dengan konsensus lima butir dan akan mendorong implementasinya.
Konsensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar. Pemerintah Indonesia berulang kali menegaskan akan mendorong dialog inklusif berbagai pihak di Myanmar termasuk junta militer.
Presiden RI Joko Widodo dalam wawancara dengan Reuters awal bulan ini mengatakan bahwa dia berencana untuk mengirim seorang jenderal militer untuk bertemu dengan para pemimpin junta Myanmar. Indonesia ingin melibatkan mereka dalam pembicaraan tentang transisi demokrasi.
Pemerintah Indonesia telah menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang utusan militernya. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) untuk urusan HAM dan Luar Negeri Siti Ruhaini Dzuhayatin menyebut rencana pengiriman jenderal ke Myanmar masih dalam koordinasi. Dia hanya menegaskan, Indonesia yakin bisa mendorong implementasi konsensus.
Ketika ditanya mengenai jenderal yang dimaksud Jokowi, Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro saat ditemui wartawan di Jakarta pada Jumat lalu mengatakan, belum ada mekanisme bagaimana pelaksanaannya. Sedangkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada Tempo menyatakan, itu akan menjadi bagian dari office of the special envoy yang dipimpin oleh Retno.
Menurut Human Rights Watch, Inggris, Amerika Serikat, serta anggota Uni Eropa, perlu berkoordinasi dengan negara-negara berpikiran sama, untuk memperkuat dan menegakkan sanksi yang ditujukan terhadap pejabat senior junta dan sejumlah kesatuan militer di Myanmar.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Berita: Duta Besar Ukraina Komentari Pengemudi Fortuner yang Disebut Musuh Negaranya
