TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Tinggi yang dikelola Taliban melarang universitas swasta di Afghanistan mengizinkan siswa perempuan mengikuti ujian masuk universitas bulan depan. Seperti dilansir Reuters pada Sabtu, aturan ini kelanjutan dari kebijakan Taliban untuk membatasi perempuan dari pendidikan tinggi.
Baca juga: PBB Berunding soal Hak Perempuan dengan Taliban
Sebuah surat dari kementerian ditujukan kepada lembaga-lembaga perguruan tinggi swasta di provinsi utara Afghanistan, termasuk Kabul, tempat ujian akan berlangsung mulai akhir Februari. Surat itu mengatakan lembaga-lembaga yang tidak mematuhi aturan akan menghadapi tindakan hukum.
Kementerian Pendidikan Tinggi pada Desember memerintahkan universitas untuk tidak mengizinkan mahasiswi kuliah “sampai pemberitahuan lebih lanjut”. Beberapa hari kemudian, pemerintah menghentikan sebagian besar pekerja LSM perempuan untuk bekerja. Sebagian besar sekolah menengah khusus perempuan juga telah ditutup oleh pihak berwenang.
Pembatasan atas pekerjaan dan pendidikan perempuan telah menuai kecaman internasional. Diplomat Barat telah memberi isyarat bahwa Taliban perlu mengubah arah kebijakannya terhadap perempuan untuk memiliki kesempatan pengakuan internasional formal dan pelonggaran isolasi ekonominya.
Negara ini berada di tengah krisis ekonomi, sebagian karena sanksi yang mempengaruhi sektor perbankan dan pemotongan dana pembangunan, dengan peringatan lembaga bantuan puluhan juta membutuhkan bantuan mendesak.
Namun, laporan Bank Dunia minggu ini juga mengatakan pemerintahan Taliban, yang mengatakan lebih fokus pada swasembada ekonomi, telah mempertahankan pengumpulan pendapatan yang kuat tahun lalu dan ekspor meningkat.
Baca juga: Larang Perempuan Afghanistan Kuliah, Taliban Tuai Kecaman Dunia
REUTERS
