TEMPO.CO, Jakarta - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Amerika Serikat sepakat meningkatkan kerja sama bidang keamanan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk melindungi dari ancaman kejahatan lintas negara.
Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Biro Urusan Narkotik Internasional dan Penegakan Hukum (INL) Lisa A. Johnson mengatakan pihaknya bersama dengan tim US Coast Guard (USCG) telah berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau, untuk memberikan pelatihan kepada personel Bakamla.
“Yang kami lakukan adalah membantu membangun pusat pelatihan maritim yang akan menjadi fasilitas tercanggih di negara ini yang modelnya akan sedikit mirip dengan pusat pelatihan maritim di Yorktown, Virginia Amerika. Saya berharap pusat pelatihan ini akan selesai sebelum musim panas,” kata Johnson.
Kerja sama antara Amerika Serikat dan Bakamla RI telah dimulai sejak 2014. Pembangunan pusat pelatihan maritim senilai USD 3,5 juta d(Rp 52 miliar) itu merupakan upaya berkelanjutan Amerika, yang bermitra dengan Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional.
Baca juga: Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat
Johnson mengatakan Bakamla merupakan garda terdepan penjaga pantai Indonesia sehingga perlu pelatihan yang jelas dan terencana guna meningkatkan kompetensi personel Bakamla dalam menjamin keamanan dan keselamatan di laut.
Menurut Johnson, US Coast Guard dan Bakamla juga akan menyusun kurikulum pembelajaran untuk menentukan pelatihan-pelatihan yang perlu diajarkan.
Pelatihan tersebut secara keseluruhan bertujuan untuk mengatasi berbagai ancaman yang berkaitan dengan laut, seperti pelanggaran wilayah, penyelundupan manusia atau narkoba, hingga pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Dia juga berharap pelatihan itu bisa menjadi bekal bagi personel Bakamla RI sehingga bisa menjadi instruktur pelatihan bagi personel lainnya di masa mendatang.
“Kami membantu Bakamla tidak hanya soal memerangi penyelundupan narkoba, tetapi juga segala bentuk ancaman di laut, termasuk bagaimana yang harus dilakukan ketika ada kapal asing memasuki wilayah Indonesia. Lalu juga kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara llegal, yang menurut Bakamla menjadi tantangan utama mereka saat ini,” ujar Johnson.
Baca juga: Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
