Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Meski Dilarang PBB, Tenaga Medis asal Korea Utara Mulai Bekerja di RS Libya

Reporter

image-gnews
Sejumlah tim medis memberikan pertolongan pada bayi setelah pasukan Libya membersihkan ISIS dari kawan Ghiza Bahriya saat berada di rumah sakit di Sirte, Libya, 6 Desember 2016. REUTERS/Hani Amara
Sejumlah tim medis memberikan pertolongan pada bayi setelah pasukan Libya membersihkan ISIS dari kawan Ghiza Bahriya saat berada di rumah sakit di Sirte, Libya, 6 Desember 2016. REUTERS/Hani Amara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah sakit di Kota Kufra di Libya tenggara pada pekan lalu menerima tim pekerja medis dari Republik Rakyat Demokratik Korea, meskipun ada larangan PBB yang membatasi pekerja dari Korea Utara untuk bekerja di luar negeri.

Baca juga: 30 Daftar Negara yang Membenci Israel, Ada Korea Utara!

Menurut Rumah Sakit Pendidikan Martir Attia Al-Kaseh, tim medis Korea Utara yang beranggotakan 38 orang akan bekerja dengan mereka.

Tim ini terdiri atas seorang dokter bedah, dokter anak, dokter jantung, dokter kandungan, dokter THT, dokter gigi, dan 12 perawat, menurut NK News pada akhir pekan lalu.

Rumah sakit Libya dilaporkan mengidentifikasi para pekerja sebagai "orang Korea", tetapi analisis NK News mengungkapkan bahwa tim medis termasuk warga Korea Utara yang sebelumnya bekerja di Senegal pada 2019.

Radio Free Asia di Korea Selatan melaporkan bahwa pekerja medis Korea Utara sebelumnya juga bekerja di Libya, tetapi meninggalkan negara itu pada musim panas 2015. Ini dipicu penculikan yang merajalela dan masalah keamanan lainnya yang disebabkan oleh perang saudara.

Kembalinya petugas kesehatan Korea Utara terjadi setelah Duta Besar DPRK untuk Libya Ju Jin Hyok mengatakan kepada Menteri Kesehatan Libya Ali Al-Zanati pada 2021 niat mereka untuk "memulihkan kerja sama medis secepat mungkin."

Al-Zanati juga meminta Korea Utara untuk "mengambil alih manajemen" untuk beberapa rumah sakit mereka dan "menawarkan dukungan logistik, seperti menyediakan ambulans," lapor Afrigate News.

Penempatan mereka melanggar resolusi PBB yang berlaku pada 2019 yang melarang pekerja Korea Utara bekerja di luar negeri. PBB menuduh bahwa pendapatan mereka digunakan untuk membiayai program pengembangan rudal dan nuklir DPRK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski dilarang, Korea Utara tetap mendorong untuk mengimpor tenaga medisnya ke beberapa negara Afrika, terutama di tengah puncak pandemi COVID-19.

Pada 2020, Mozambik membela keputusannya untuk tidak menegakkan sanksi PBB, dengan mengatakan bahwa dokter Korea Utara membantu meningkatkan perawatan kesehatan primer di negara mereka, karena menghadapi kekurangan profesional medis.

Pada tahun yang sama, Nigeria mengadakan perjanjian bilateral dengan DPRK untuk kerja sama medis.

Tahun lalu, Duta Besar Korea Utara untuk Guinea Ri Chong Gyong bertemu dengan menteri kesehatan masyarakat Guinea dan presiden sementara Mali Bah Ndaw untuk membahas penguatan kerja sama medis antara negara mereka.

Tetapi pekerja medis Korea Utara di luar negeri juga menghadapi kesulitan akibat pandemi dan terorisme. Pada puncak wabah virus korona, pekerja medis dilarang kembali ke negara mereka setelah Korea Utara menutup perbatasannya.

Pada 2015, ISIS menculik dua dokter Korea Utara di Libya, menuntut US$30 juta sebagai imbalan atas kebebasan mereka. Kedutaan Korea Utara di Libya menolak membayar uang tebusan, tetapi mereka dibebaskan oleh pasukan Libya.

Baca juga: 250 Imigran Libya Ditemukan Tewas Tenggelam  

IB TIMES

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Belum Terbitkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu, Jaksa ICC Dikecam Tiga Negara Ini

1 hari lalu

Jaksa Karim Khan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). REUTERS
Belum Terbitkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu, Jaksa ICC Dikecam Tiga Negara Ini

Jaksa ICC disebut takut terhadap ancaman dari Kongres AS dan dipertanyakan independensinya.


PBB Rilis Data Korban di Gaza, Apakah Berbeda dari Data Hamas?

1 hari lalu

Petugas menguburkan warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel, setelah jenazah mereka dibebaskan oleh Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di kuburan massal di Rafah, di Jalur Gaza selatan, 30 Januari 2024. Lusinan warga Palestina yang tidak diketahui identitasnya dimakamkan di pemakaman massal di Gaza setelah pemerintah Israel menyerahkan jenazah yang mereka simpan di Israel. REUTERS/Mohammed Salem
PBB Rilis Data Korban di Gaza, Apakah Berbeda dari Data Hamas?

Perubahan dalam cara PBB menghitung korban di Gaza telah disebut-sebut sebagai bukti adanya bias.


PBB: Puluhan Ribu Jenazah di Gaza Belum Teridentifikasi

1 hari lalu

Sejumlah warga melakukan salat jenazah pada warga Palestina yang tewas selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 21 April 2024. REUTERS/Ramadan Abed
PBB: Puluhan Ribu Jenazah di Gaza Belum Teridentifikasi

PBB mengatakan masih ada sekitar 10.000 jenazah di Gaza yang masih harus melalui proses identifikasi.


PBB Klarifikasi Data Kematian di Gaza: Lebih dari 35.000 Korban Jiwa, Tapi..

1 hari lalu

Petugas bekerja memindahkan jenazah warga Palestina yang tewas selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 21 April 2024. REUTERS/Ramadan Abed
PBB Klarifikasi Data Kematian di Gaza: Lebih dari 35.000 Korban Jiwa, Tapi..

PBB menegaskan bahwa jumlah korban tewas di Jalur Gaza akibat serangan Israel masih lebih dari 35.000 warga Palestina.


Gilad Erdan Dubes Israel Sobek Salinan Piagam PBB Usai Voting Status Palestina, Ini Profilnya

2 hari lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menghancurkan selembar kertas dengan judul Piagam PBB dengan mesin saat ia berpidato di depan para delegasi di Majelis Umum PBB sebelum memberikan suara pada rancangan resolusi yang akan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota. anggota penuh PBB, di New York City, AS 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Gilad Erdan Dubes Israel Sobek Salinan Piagam PBB Usai Voting Status Palestina, Ini Profilnya

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan merobek salinan Piagam PBB, memprotes pemungutan suara resolusi yang mendukung keanggotaan penuh Palestina.


Staf PBB Tewas Diserang Israel di Rafah, Guterres Minta Penyelidikan Penuh

2 hari lalu

Reaksi seorang pelayat saat memegang jenazah seorang anak Palestina yang tewas dalam serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di rumah sakit Abu Yousef al-Najjar di Rafah, di Jalur Gaza selatan, 6 Mei 2024. Otoritas Palestina mengatakan bahwa lebih dari 15.000 anak terbunuh di Jalur Gaza sejak awal operasi militer Israel pada 7 Oktober 2023. REUTERS/Mohammed Salem
Staf PBB Tewas Diserang Israel di Rafah, Guterres Minta Penyelidikan Penuh

Seorang staf PBB tewas di Rafah setelah kendaraannya ditabrak saat sedang melakukan perjalanan ke sebuah rumah sakit.


Donor Internasional Janjikan Bantuan Lebih dari Rp32 Triliun untuk Gaza

2 hari lalu

Seorang anak Palestina melihat lokasi serangan Israel di sebuah rumah yang hancur, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 5 Mei 2024. Otoritas Palestina mengatakan bahwa lebih dari 15.000 anak terbunuh di Jalur Gaza sejak awal operasi militer Israel pada 7 Oktober 2023. REUTERS/Hatem Khaled
Donor Internasional Janjikan Bantuan Lebih dari Rp32 Triliun untuk Gaza

Sebuah konferensi donor internasional di Kuwait menjanjikan bantuan lebih dari US$2 miliar atau sekitar Rp32 triliun ke Gaza


Korea Utara Dukung Resolusi PBB untuk Keanggotaan Palestina

2 hari lalu

Para delegasi bereaksi terhadap hasil pemungutan suara selama pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Korea Utara Dukung Resolusi PBB untuk Keanggotaan Palestina

Korea Utara pada Ahad mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan "hak dan keistimewaan" kepada Palestina


Inilah Daftar 143 Negara yang Mendukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

2 hari lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
Inilah Daftar 143 Negara yang Mendukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Ada sebanyak 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia. Berikut daftarnya.


Daftar 9 Negara yang Menolak Palestina Jadi Anggota PBB, Ada Tetangga Indonesia

4 hari lalu

Para delegasi bereaksi terhadap hasil pemungutan suara selama pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Daftar 9 Negara yang Menolak Palestina Jadi Anggota PBB, Ada Tetangga Indonesia

Sebanyak 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB, 9 negara menolak dan 25 negara abstain.