TEMPO.CO, Jakarta -Pejabat senior pemerintah Taiwan membocorkan, rencana untuk memperpanjang wajib militer bagi pasukan di wilayahnya akan diumumkan pada Selasa, 27 Desember 2022. Kebijakan itu terpaksa diambil karena meningkatnya tekanan militer China.
Baca juga: 71 Pesawat China Latihan Perang Dekat Taiwan, Unjuk Kekuatan Terbesar
Kantor Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan akan mengadakan pertemuan keamanan nasional pada Selasa pagi untuk membahas penguatan pertahanan sipil pulau itu. Persamuhan itu akan diikuti dengan konferensi pers mengenai langkah-langkah pertahanan sipil baru yang tidak ditentukan.
Pejabat tersebut, yang namanya tidak mau dipublikasikan, mengatakan, tim keamanan Tsai, termasuk pejabat tingkat tinggi dari kementerian pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, telah meninjau sistem militer Taiwan sejak 2020 di tengah meningkatnya ancaman dari China.
"Berbagai perilaku unilateral China telah menjadi perhatian utama bagi keamanan regional," kata pejabat itu, yang ikut serta dalam diskusi keamanan tingkat tinggi.
Pejabat itu mengatakan, di bawah rencana yang mulai berlaku pada 2024, wajib militer akan menjalani pelatihan yang lebih intensif, termasuk latihan menembak dan instruksi tempur yang digunakan oleh pasukan AS.
Wajib militer akan ditugaskan untuk menjaga infrastruktur utama, memungkinkan pasukan reguler untuk merespons lebih cepat jika ada upaya China untuk menyerang.
Taipei pada Senin, 26 Desember 2022, melaporkan serangan angkatan udara China terbesar ke zona identifikasi pertahanan udara pulau itu. Sebanyak 71 pesawat China melintasi penyangga tidak resmi antara kedua belah pihak.
China juga menggelar latihan perang di dekat Taiwan pada Agustus setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei.
Kementerian pertahanan Taiwan menolak berkomentar. Sementara Tsai telah mengawasi program modernisasi yang luas, memperjuangkan gagasan "perang asimetris" untuk membuat pasukan pulau itu lebih tanggap, gesit, dan lebih sulit diserang.
Kantor Berita Pusat resmi, mengutip sumber pemerintah dan partai berkuasa yang mengetahui masalah ini, pertama kali melaporkan pada Senin malam bahwa pemerintah Taiwan akan mengumumkan rencananya untuk memperpanjang wajib militer.
Taiwan secara bertahap beralih dari wajib militer menjadi pasukan profesional yang didominasi sukarelawan. China yang yang ngotot mengklaim Taiwan sebagai miliknya, serta invasi Rusia ke Ukraina, telah memicu perdebatan tentang cara meningkatkan pertahanan.
Pemerintah sebelumnya di bawah Partai Progresif Demokratik yang berkuasa, dan oposisi utama Kuomintang memotong layanan wajib bagi laki-laki, dari lebih dari dua tahun menjadi empat bulan untuk menyenangkan pemilih yang lebih muda karena ketegangan mereda antara Taipei dan Beijing.
Reuters telah melaporkan bahwa pelatihan militer di Taiwan, terutama untuk wajib militer dan cadangan, telah memburuk. Di bawah kebijakan baru, wajib militer dari semula empat bulan akan berlaku satu tahun.
Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan tekanan diplomatik, militer, dan ekonomi di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu untuk menerima pemerintahan Beijing. Pemerintah Taiwan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka dan berjanji untuk membela diri jika diserang.
Baca juga: Undang-Undang Pertahanan AS: China Berang, Taiwan Riang
REUTERS
