Pejabat PBB Bertemu Taliban, Desak Cabut Larangan Pekerja Perempuan LSM

TEMPO.CO, Jakarta -Penjabat kepala misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Afghanistan atau UNAMA, Ramiz Alakbarov, telah bertemu dengan Menteri Ekonomi Taliban Mohammad Hanif.

Menurut pernyataan pada Senin, 26 Desember 2022, selama rapat itu, Alakbarov mengatakan kepada Hanif untuk membatalkan keputusan melarang pekerja LSM wanita.

Baca juga: NGO Mogok karena Tak Boleh Pekerjakan Perempuan, Taliban: Jangan Ancam Kami

"Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan hambatan sangat penting," kata UNAMA dalam pernyataan itu.

Kementerian Hanif pada hari Sabtu memerintahkan semua organisasi non-pemerintah (LSM) lokal dan asing untuk tidak membiarkan staf perempuan bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Perintah tersebut tidak berdampak langsung untuk PBB, tetapi banyak dari program UNAMA dioperasikan oleh LSM yang diharuskan mengikuti aturan itu.

Pihak Taliban mengklaim langkah itu dibenarkan karena beberapa wanita tidak mematuhi interpretasi Taliban tentang aturan berpakaian Islami bagi wanita. Kebijakan itu dikutuk oleh komunitas internasional.

Sebagai tanggapan atas kebijakan pemerintah Taliban untuk melarang karyawan perempuan bekerja, empat lembaga bantuan internasional, termasuk Save the Children, pada Minggu, 25 Desember 2022, menangguhkan program kemanusiaan mereka di Afghanistan.

Tiga LSM — Save the Children, Dewan Pengungsi Norwegia, dan CARE International, mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka menangguhkan program di Afghanistan karena menunggu kejelasan mengenai kebijakan Taliban.

"Kami tidak dapat secara efektif menjangkau anak-anak, perempuan dan laki-laki yang sangat membutuhkan di Afghanistan tanpa staf perempuan kami," kata pernyataan itu.

Mereka menambahkan bahwa, tanpa perempuan yang mendorong upaya tersebut, mereka tidak akan dapat menjangkau jutaan warga Afghanistan yang membutuhkan sejak Agustus tahun lalu.

Secara terpisah, Komite Penyelamatan Internasional (IRC) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan layanannya di negara tersebut, dengan alasan yang sama. IRC menyebut, pihaknya mempekerjakan lebih dari 8.000 orang di Afghanistan, lebih dari 3.000 di antaranya adalah perempuan.

Menanggapi hujan kritik, Juru Bicara Pemerintahan Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan semua institusi yang ingin beroperasi di Afghanistan wajib mematuhi aturan negara.

"Kami tidak mengizinkan siapa pun untuk membicarakan hal yang tak berguna atau membuat ancaman terkait keputusan para pemimpin kami dengan judul bantuan kemanusiaan," kata Mujahid dalam sebuah posting di Twitter, merujuk pada pernyataan kepala Misi Amerika Serikat ke Afghanistan.  

Menurut lembaga bantuan, penangguhan beberapa program bantuan yang diakses jutaan warga Afghanistan terjadi pada saat lebih dari setengah populasi bergantung pada bantuan kemanusiaan. Itu juga terjadi saat musim terdingin berlangsung di negara pegunungan itu.

Save the Children, Dewan Pengungsi Norwegia dan CARE International juga menyoroti dampak larangan staf perempuan terhadap ribuan pekerjaan di tengah krisis ekonomi.

Sebelumnya, badan bantuan internasional AfghanAid mengatakan segera menangguhkan operasi sambil berkonsultasi dengan organisasi lain. Sementara LSM lain mengambil tindakan serupa.

Komite Palang Merah Internasional di Afghanistan juga menyatakan keprihatinan atas langkah tersebut dan larangan sebelumnya bagi perempuan untuk masuk universitas. Mereka memperingatkan "konsekuensi bencana kemanusiaan dalam jangka pendek hingga jangka panjang".

Baca juga: Taliban Larang Perempuan Afghanistan Bekerja di LSM, PBB: Bantuan Kemanusiaan Dapat Terhambat

REUTERS