ASEAN Perlu Atasi Masalah Myanmar yang Mengancam Persatuan

Sinyal Retak Imbas Myanmar

ASEAN telah mengalami perselisihan internal soal keterlibatan junta Myanmar yang merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu. Kudeta itu menggagalkan satu dekade kemajuan demokrasi dan menjerumuskan Myanmar ke dalam konflik dan kehancuran ekonomi.

Para petinggi Myanmar telah dilarang dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena gagal memenuhi janji tahun lalu untuk memulai pembicaraan dengan lawan yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan yang dipimpin Suu Kyi.

Thailand pada Kamis, 22 Desember 2022, menjadi tuan rumah pembicaraan regional untuk membahas krisis di Myanmar, dengan menghadirkan junta militer. Beberapa anggota penting ASEAN absen, termasuk Indonesia sebagai ketua tahun depan. Selain Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak memenuhi undangan Thailand.

Reuters berdasarkan sumber menyebut, sebuah surat ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Singapura dikirim kepada tuan rumah Thailand, yang berbunyi keberatan dengan pertemuan tersebut karena ASEAN telah setuju untuk mengecualikan junta dari acara semacam itu.

"Setiap pertemuan yang diadakan di bawah ASEAN, formal atau informal, tidak boleh menyimpang dari keputusan ini," bunyi surat, menurut sumber tersebut.

Sementara Kementerian Luar Negeri RI menyatakan alasan mengapa Menteri Retno Marsudi berhalangan hadir karena waktu yang diusulkan bertabrakan dengan agenda yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu kunjungan Perdana Menteri Vietnam ke Indonesia.

"Menlu RI telah memberi tahu pihak Thailand," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui pesan instan kepada Tempo, Jumat, 23 Desember 2022.

Dia mengingatkan, pertemuan di Thailand tersebut bukan dalam kerangka ASEAN dan tidak semua menteri luar negeri yang diundang juga dapat hadir.

Tidak ada hasil nyata yang dilaporkan dari diskusi tersebut. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Kanchana Patarachoke, isi pembahasan berfokus pada bantuan kemanusiaan dan dialog untuk menemukan cara untuk mengimplementasikan rencana perdamaian ASEAN yang dikenal sebagai lima butir konsensus. 

Teuku Faizasyah mengaku tidak mengetahui apakah isi pertemuan tersebut akan dibagikan kepada negara-negara ASEAN yang tidak hadir. Akan tetapi dia menyebut, Menlu RI dan timpalannya dari Thailand biasa berkomunikasi langsung.

Kementerian Luar Negeri Myanmar di bawah junta menyebut delegasi pihaknya dilaporkan "menjelaskan kegiatan teroris" dari milisi Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) oposisi, dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang diisi mayoritas kelompok sipil yang digulingkan.

“Oleh karena itu, delegasi Myanmar mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk mengecam kegiatan teroris NUG, PDF dan untuk mencegah dukungan moral, materi, dan keuangan apa pun untuk organisasi teroris tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Myanmar di bawah junta.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya