TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mengadopsi resolusi atas permasalahan Myanmar, yang salah satu poinnya menyatakan dukungan kepada ASEAN dalam menyelesaikan konflik ini.
Baca juga: Retno Marsudi Tak Hadiri Pertemuan Menlu ASEAN dan Junta Myanmar, Ada Apa?
Blok regional Asia Tenggara kini diharapkan dapat menutupi kekurangan lima butir konsensus sebagai solusi krisis dan ancaman disintegrasi yang disebabkan olehnya.
Peneliti senior bidang Hubungan Internasional dari Centre for International and Strategic Studies (CSIS) Fitri Bintang Timur menilai, walau banyak pihak yang menganggap resolusi DKK PBB ini sebagai langkah awal, Indonesia perlu konsisten mengangkat isu ini ke dalam agenda internasionalnya. Sehingga dialog untuk menyelesaikan konflik akan terus ada.
Ke depannya, menurut Fitri, ASEAN perlu menekankan tindakan yang lebih tegas, apabila jalan diplomasi masih belum membuahkan hasil baik yang signifikan.
"Ini akan memicu munculnya solusi alternatif, termasuk dengan memberikan resolusi yang lebih 'tegas' seperti dengan adanya sanksi ekonomi atau upaya pemberhentian penjualan senjata ke Myanmar, dengan melobi negara yang memiliki pengaruh lebih besar (dan mitra wicara seperti India) untuk dapat menerapkan upaya tegas tersebut," kata Fitri kepada Tempo, Jumat, 23 Desember 2022.
"Selain untuk mengamankan situasi dalam negerinya dari imbas konflik Myanmar, ini juga akan membantu India dan Indonesia menumbuhkan pengaruh di kawasan, memperkuat kestabilan regional, dan membangun hubungan yang lebih dalam antara ASEAN dan India," ujarnya menambahkan.
Resolusi itu disepakati oleh tiga anggota tetap DK PBB dan sembilan anggota tidak tetap badan itu di New York, Amerika Serikat, Rabu, 21 Desember 2022. China dan Rusia, yang merupakan anggota tetap, memilih untuk abstain, sementara anggota tidak tetap yang memberi suara serupa adalah India.
