TEMPO.CO, Jakarta - China mendukung pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan masalah Myanmar jelang resolusi Dewan Keamanan PBB.
"Tiongkok senantiasa selalu mendukung ASEAN memainkan fungsi secara dominan (dalam masalah Myanmar)," kata Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang saat jumpa pers di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Myanmar berada dalam krisis sejak Tatmadaw atau militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu. Tentara menahan Suu Kyi dan pejabat lainnya serta menanggapi protes dan perbedaan pendapat pro-demokrasi dengan kekuatan mematikan.
Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan melakukan pemungutan suara pada Rabu, 21 Desember 2022, untuk rancangan resolusi yang menuntut segera diakhirinya kekerasan di Myanmar dan mendesak junta militer membebaskan semua tahanan politik, termasuk Suu Kyi, pemimpin yang digulingkan .
Badan beranggotakan 15 orang itu telah lama terpecah soal Myanmar. Para diplomat mengatakan China dan Rusia kemungkinan akan melindungi junta dari tindakan keras.
Sejauh ini Dewan Keamanan PBB menyetujui pernyataan resmi tentang Myanmar, di mana tentara memimpin penumpasan Muslim Rohingya tahun 2017, memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh.
Negosiasi pada resolusi rancangan Inggris dimulai pada September 2022. Seperti dilaporkan Reuters teks awal dari adopsi itu mendesak penghentian segera transfer senjata ke Myanmar dan mengancam sanksi PBB. Akan tetapi bagian itu telah dihapus.
Untuk diadopsi, resolusi Dewan Keamanan membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, China, Amerika Serikat, Prancis atau Inggris.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pada Senin, 19 Desember 2022, mengatakan pihaknya sedang mengusahakan penyelesaian krisis Myanmar. Tapi Moskow khawatir bahwa hal itu dapat mempengaruhi proses di Myanmar, sehingga junta tak mau bekerja sama.
Dubes Lu Kang menyebut tidak begitu memahami resolusi di DK PBB itu. Namun dia menekankan bahwa China adalah mitra baik ASEAN. "Tongkok akan mendukung kedudukan dan fungsi ASEAN di masalah Myanmar."
Rancangan resolusi mengungkapkan keprihatinan yang mendalam pada keadaan darurat yang diberlakukan oleh militer dan "dampak serius" terhadap rakyat Myanmar.
Draf itu mendesak "tindakan konkret dan segera" untuk mengimplementasikan rencana perdamaian yang disetujui oleh ASEAN dan mengeluarkan seruan untuk "menjunjung tinggi institusi dan proses demokrasi dan untuk mengejar dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif sesuai dengan keinginan dan kepentingan negara-negara. orang orang."
