TEMPO.CO, Jakarta -Uni Eropa memberikan perhatian pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru disahkan. Blok Eropa mengekspresikan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi apa yang menjadi masalah dalam KUHP itu.
Baca juga: PBB: KUHP Baru RI Tidak Sesuai Nilai Kebebasan dan HAM
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengatakan, kategori pertama pasal yang mengkhawatirkan Uni Eropa adalah mengenai ruang kewarganegaraan dan demokrasi, kebebasan berekspresi, hingga kesetaraan di depan hukum.
Kedua, lebih berkaitan dengan hal-hal moralitas seperti aturan tentang kumpul kebo dan hubungan seksual di luar nikah.
"Kami (Uni Eropa-Indonesia) memiliki hubungan yang didasarkan pada nilai-nilai bersama pada konvensi hak asasi manusia internasional yang telah ditandatangani dan dilaksanakan oleh kita semua," kata Piket saat ditemui usai pengarahan media di hotel di Jakarta Pusat, Senin, 12 Desember.
KUHP disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa, 6 Desember 2022. Dalam draf akhir RKUHP versi 30 November 2022, undang-undang itu terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. KUHP baru bakal resmi berlaku 3 tahun mendatang.
Setelah disahkan KUHP mendapatkan perhatian dari kelompok sipil, media, hingga perwakilan asing di Indonesia. Selain piket, utusan Amerika Serikat hingga PBB di Jakarta berbagi keresahan yang sama mengenai HAM dan pengaturan umum untuk ranah privat warga negara.
Piket, tak menyangkal akan melihat kepentingan warga negara anggota Uni Eropa — mereka yang tinggal di Indonesia dan yang bepergian ke sini untuk pariwisata. "Tentu saja untuk memastikan bahwa tidak ada kerugian yang tidak semestinya terjadi pada mereka," katanya.
Sejauh ini, Uni Eropa masih akan tetap mempelajari dan melihat keterkaitan dan konsistensi hukum dengan peraturan HAM internasional yang juga dianut oleh Indonesia.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kepada wartawan pada Senin, 12 Desember 2022, bahwa KUHP, sejumlah pasal yang dimaksud, seperti penghinaan terhadap presiden atau lembaga pemerintahan yang berpotensi mengkriminalisasi sipil, itu tidak untuk membungkam demokrasi dan telah diatur secara ketat.
Dia menegaskan klaim bahwa pengesahannya sudah didahului juga dengan melibatkan kelompok sipil.
Sementara Eddy, sapaan Edward, menjamin KUHP tidak mengganggu kepentingan investor asing atau turis selama pihak berwenang mematuhi pedoman nasional. Dia menambahkan, pemerintah akan menghabiskan tiga tahun ke depan untuk memastikan kepatuhan.
Human Rights Watch menganggap KUHP ini berisi ketentuan yang menindas dan tidak jelas. Ketentuan ini kemudian membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran privasi hingga penegakan hukum yang selektif oleh aparat hukum.
"Anggota parlemen melecehkan lawan politik, dan pejabat memenjarakan blogger biasa," kata Andreas Harsono, peneliti senior Human Rights Watch di Indonesia.
Andreas menilai situasi hak asasi manusia Indonesia telah berubah drastis menjadi lebih buruk dengan KUHP ini. "Jutaan orang berpotensi dipidana di bawah undang-undang yang sangat cacat ini," kata dia.
Baca juga: Kementerian Luar Negeri Panggil Perwakilan PBB usai Kritik KUHP, Ini Alasannya
DANIEL A. FAJRI
