Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

EPR, Kunci Korea Selatan Sukses Kelola Sampah Plastik dan Dongkrak Ekonomi

Reporter

image-gnews
Sistem pembuangan sampah di Korea Selatan. odditycentral.com
Sistem pembuangan sampah di Korea Selatan. odditycentral.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan diklaim sukses dalam mengelola limbah plastik dan mempraktikan ekonomi sirkular. Salah satu metode yang mereka terapkan adalah sistem perpanjangan tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility/EPR).

Direktur Pusat Lingkungan Hijau Daejeon, Yong-Chul Jang, mengatakan berdasarkan data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) 79 persen sampah plastik di dunia berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Hanya 9 persen yang didaur ulang dan 12 persen lainnya dibakar.

Sementara itu, Korea Selatan pada 2017 berhasil mendaur ulang sampah plastik hingga 23 persen, pembakaran dengan pemulihan energi 39 persen, insinerasi tanpa energy recovery 33 persen, dan hanya 5 persen yang dibuang ke TPA.

Pada 2019, Yong mencatat ada 317 ribu ton sampah botol plastik PET di Korea Selatan. Dari jumlah itu, 245 ribu ton sukses didaur ulang, 51,8 ribu ton dibakar, dan hanya 15,900 yang berujung di TPA.

Sedangkan pada 2021, data dari Pemerintah Korea Selatan menunjukkan ada 1.064,4 ton botol plastik PET dan yang sukses didaur ulang mencapai 934 ribu ton

"Produsen (di Korea Selatan) harus lebih bertanggung jawab atas produk mereka. Bukan hanya dengan menjual, tapi setelah menjual Anda memastikan mengumpulkan sejumlah sampah plastik dan mendaur ulangnya. Itulah konsep dan definisi EPR,"  katanya dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang digelar oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation di Jakarta, Selasa, 8 November 2022.

Yong menuturkan negara-negara Asia merupakan penyumbang terbesar polusi plastik. Berdasarkan penelitian Lourens JJ Meijer yang dipublikasikan di Science Advance pada 2021, sepuluh sungai yang paling berkontribusi terhadap pencemaran plastik ke laut berada di Asia.

Baca juga: 50 Tahun Korea Selatan-Indonesia: Solusi Sikapi Konflik AS-Cina di Indo-Pasifik

Tingginya polusi ini terjadi karena negara-negara berkembang yang amat bergantung pada ekonomi linier plastik dan belum maksimalnya upaya daur ulang. “Artinya produksi massal, pembuangan dan konsumsi massal, tapi tidak ada ekonomi sirkular yang kuat yang dibangun sejauh ini,” tuturnya.

Yong menjelaskan negara-negara berpendapatan tinggi telah menerapkan kebijakan EPR sejak 1990-an. Sementara di Korea Selatan, EPR baru efektif dijalankan sejak 2003.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Korea Selatan mewajibkan produsen bahan kemasan untuk mendaur ulang produk mereka. Beberapa produk yang dikenakan kewajiban tersebut, yaitu kaleng logam, botol kaca, kardus, botol PET, kemasan polystyrene, PVC, wadah plastik, dan lainnya. Kewajiban EPR diberlakukan pula ke produsen barang elektronik dan baterai.

Setiap produk, kata Yong, dikenakan kewajiban daur ulang yang berbeda-beda. Botol PET misalnya, rata-kewajiban rata target daur ulangnya mencapai 80 persen dari total yang diproduksi. Jika daur ulang yang dilakukan produsen lebih rendah maka pemerintah akan menjatuhkan denda. “Katakan Anda menjual botol PET ke pasar 10 ribu ton, maka Anda harus mengumpulkan dan mendaur ulang 80 persennya atau 8 ribu ton,” tuturnya.

Peran Masyarakat jadi Kunci

Yong menuturkan berhasilnya metode EPR di Korea Selatan tak lepas dari peran masyarakat yang sadar untuk memilah-milah sampah rumah tangga mereka. Selain itu, di setiap daerah pemerintah menyediakan pusat-pusat pemilahan sampah rumah tangga.

Menurut Yong, peran masyarakat merupakan pendukung keberhasilan EPR. Tidak hanya sampai di pemilahan sampah, pemerintah Korea Selatan mengimbau agar warganya kembali menggunakan produk-produk daur ulang yang ramah lingkungan, yang dibuat oleh produsen.

“Jadi EPR adalah semacam kebijakan daur ulang, tetapi ini bukan satu-satunya solusi. Konsumen harus memastikan mereka (sampah) terpilah dan kemudian didaur ulang dan kami juga harus menggunakan produk daur ulang ini setelahnya,” ucap Yong.

Ekonomi Korea Selatan Terkerek

Yong menuturkan sejak Korea Selatan memberlakukan kebijakan EPR pada 2023, jumlah plastik yang dibuang ke TPA terus berkurang sementara proses daur ulang meningkat.

Hal itu berimbas pada pertumbuhan nilai ekonomi bahan kemasan daur ulang yang tercatat terus meningkat sejak 2003. Berdasarkan data Korea Environment Corporation (KECO), nilai ekonomi kemasan daur ulang mencapai US$ 300 juta efek sistem EPR ini.

Kebijakan daur ulang plastik ini turut membuka lapangan pekerjaan. Pada 2019 lebih dari 3 ribu lapangan pekerjaan di sektor daur ulang plastik tersedia di Korea Selatan

Baca juga: Korea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jin BTS Menuntaskan Wajib Militer, Ini Jadwal Giliran Wamil Anggota BTS Lainnya

8 jam lalu

Anggota Boy band K-pop BTS, Jin berpose untuk foto setelah menyelesaikan Wajib Militer di Yeoncheon, Korea Selatan, 12 Juni 2024. Yonhap via REUTERS
Jin BTS Menuntaskan Wajib Militer, Ini Jadwal Giliran Wamil Anggota BTS Lainnya

Jin BTS telah menyelesaikan wajib militer belum lama ini. Berikut jadwal wamil anggota BTS lainnya hingga Jimin dan Jungkook.


Begini Denmark Larang 3 Produk Mie Instan Ramen Korea Selatan

20 jam lalu

Mie instan populer Korea Selatan.
Begini Denmark Larang 3 Produk Mie Instan Ramen Korea Selatan

Mereka telah menarik kembali mie ramen yang diproduksi oleh Samyang Foods karena kadar capsicumnya "sangat tinggi sehingga bisa memicu keracunan akut"


Yogya Darurat Sampah, Idul Adha Diimbau Kubur Limbah Kurban dan Hindari Kantong Plastik

20 jam lalu

Tumpukam sampah di tengah pembatas jalan Affandi atau Gejayan Kota Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Yogya Darurat Sampah, Idul Adha Diimbau Kubur Limbah Kurban dan Hindari Kantong Plastik

Situasi darurat sampah belum sepenuhnya selesai di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY.


YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

1 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

YLKI mengkritik keras penundaan pungutan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga tahun 2025.


Viral Lautan Sampah di Bawah Jembatan Sapan, Penjabat Gubernur Jawa Barat: Pengerukannya Bisa Seminggu

2 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Viral Lautan Sampah di Bawah Jembatan Sapan, Penjabat Gubernur Jawa Barat: Pengerukannya Bisa Seminggu

Pemandangan lautan sampah di aliran Sungai Citarum di bawah Jembatan Sapan viral beberapa hari ini. Penjabat Gubernur Jawa Barat memeriksa langsung kondisinya.


Tiga Sikap Korea Selatan atas Kiriman Balon Sampah dari Korea Utara

2 hari lalu

Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan ratusan balon yang membawa sampah itu melintasi perbatasan kedua negara dan mendarat di berbagai wilayah Korsel sejak Selasa (28/5) malam. Menurut Kepala Staf Gabungan Korsel (JCS), balon-balon itu bahkan mencapai provinsi tenggara Gyeongsang Selatan. South Korean Defence Ministry
Tiga Sikap Korea Selatan atas Kiriman Balon Sampah dari Korea Utara

Korea Selatan merespons kiriman balon sampah dari Korea Utara


BIBI: Karier Penyanyi hingga Perfilman

2 hari lalu

BIBI, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Korea Selatan. Foto: Instagram @nakedbibi.
BIBI: Karier Penyanyi hingga Perfilman

BIBI rapper, penyanyi, penulis lagu, dan aktris solo Korea Selatan


Ancang-ancang TPPAS Lulut Nambo Bogor Tampung 50 Ton Sampah Per Hari dari Depok

3 hari lalu

Pekerja melakukan proses pengolahan sampah dalam uji coba operasional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 17 Mei 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan uji coba terakhir operasional TPPS Lulut Nambo untuk melihat sejauh mana kesiapan sebelum beroperasi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Ancang-ancang TPPAS Lulut Nambo Bogor Tampung 50 Ton Sampah Per Hari dari Depok

Pemerintah Depok akan mulai membuang sampah ke TPPAS Lulut Nambo mulai tahun depan. Tipping fee berkisar Rp 125 ribu per ton.


Denmark Larang Ramen Korea Selatan: Terlalu Pedas!

3 hari lalu

Mie instan populer Korea Selatan.
Denmark Larang Ramen Korea Selatan: Terlalu Pedas!

Badan Pengawas Makanan dan Hewan Denmark mengingatkan kembali mie instan Samyang asal Korea Selatan karena terlalu pedas


Pemimpin Oposisi Korea Selatan Didakwa atas Transfer Dana ke Korea Utara

3 hari lalu

Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat, menghadiri acara pembubaran kamp pemilihan untuk pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 11 April 2024. REUTERS/Kim Hong-Ji
Pemimpin Oposisi Korea Selatan Didakwa atas Transfer Dana ke Korea Utara

Pemimpin oposisi utama Korea Selatan Lee Jae-myung didakwa pada Rabu 12 Juni 2024 atas tuduhan suap dan transfer dana ke Korea Utara