Anggota Parlemen ASEAN: KUHP Baru Indonesia adalah Kemunduran

Eva Sundari. TEMPO/Seto Wardhana
Eva Sundari. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) Eva Sundari menyatakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP baru mencakup pasal-pasal bermasalah. Dia menilai pengesahan itu sebagai langkah mundur yang mencemaskan bagi Indonesia. 

Baca: Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

"Kami telah membuat langkah besar menuju demokrasi sejak kejatuhan kediktatoran Suharto, dan KUHP yang baru mengancam akan membalikkan kemajuan itu,” kata Eva, yang juga mantan anggota DPR RI, dalam keterangan tertulis yang dibagikan Rabu, 7 Desember 2022.

KUHP disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar kemarin, Selasa, 6 Desember 2022. Dalam draf akhir RKUHP versi 30 November 2022, undang-undang itu terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. KUHP baru bakal resmi berlaku 3 tahun mendatang. 

Eva menyebut pasal yang bermasalah itu dapat secara berlebihan membatasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, kebebasan berbicara dan berekspresi, serta hak atas privasi dan otonomi seksual.  Salah satu bunyi pasal juga melarang penyebaran ajaran komunis dan Marxis-Leninis serta “ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila”. Pasal-pasal lain melarang penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, dan lembaga negara. 

APHR menganggap, definisi dalam pasal-pasal tersebut terlalu luas, membuka pintu bagi mereka untuk digunakan melawan kritik terhadap mereka yang berkuasa. Pasal lain ditinjau dapat mengkriminalisasi protes atau demonstrasi publik tanpa izin. “Dengan menyusun pasal-pasal bermasalah ini dan membiarkannya disahkan, pemerintahan Joko Widodo telah gagal memenuhi komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia yang sering diklaim didukungnya," kata Eva.

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengklaim KUHP yang baru saja disahkan adalah langkah progresif. Dia menyoroti secara khusus urusan privat, kini tidak dapat diintervensi negara. "Wartawan CNN berkomentar bahwa Indonesia telah berubah menjadi negara konservatif, tetapi jika Anda membandingkan (hukum pidana) yang baru dan yang lama, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan," kata Andi di konferensi The Council for Security Cooperation in the Asia Pacific di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022.

Andi mencontohkan, dalam pasal perzinahan, misalnya, dulu negara dapat ikut campur dalam pelanggaran pidana. Sekarang siapapun bisa membawa pasangan yang tidak menikah untuk tinggal bersama asal tidak ada aduan dari keluarga.

Sebelumnya Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim memberikan perhatian atas disahkannya KUHP baru, khususnya mengenai ranah privat akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Sejumlah media asing juga menyoroti masalah itu.

Kim mengkhawatirkan KUHP itu dapat berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Indonesia. Dia menyebut, kebijakan itu mungkin dapat berpengaruh di sektor bisnis karena mereka akan mempertimbangakan hukum yang dapat melindungi kebebasan dan nilai-nilai penting lain.

"Saya pikir, itu akan menjadi pertimbangan lebih rumit, baik bagi bisnis AS atau negara lain. Akan ada faktor yang menentukan dari pembuatan keputusan mereka sebelum memutuskan investasi di Indonesia," kata Kim dalam jumpa pers di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022.

Dalam diskusi di Sekretariat ASEAN, Andi mengatakan KUHP baru merupakan upaya Indonesia untuk benar-benar memiliki hukum pidana nasional, yang tidak diwariskan kolonial.

Simak: Diprotes AS hingga Media Asing, Lemhanas Klaim KUHP Baru Justru Kemajuan

DANIEL AHMAD








Menteri ESDM: Butuh USD 29,4 Triliun Program Transisi Energi di ASEAN

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan pengumuman di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Jokowi mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Larangan berlaku untuk semua jenis bauksit mentah, termasuk yang sudah dicuci atau yang lebih dikenal bauksit bersih alias washed bauxite. TEMPO/Subekti.
Menteri ESDM: Butuh USD 29,4 Triliun Program Transisi Energi di ASEAN

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan dibutuhkan dana US$ 29,4 triliun bagi negara-negara ASEAN untuk transisi energi baru terbarukan 100 persen.


Indonesia Dorong Negara-negara ASEAN Percepat Capaian Net Zero Emission

21 jam lalu

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan keterangan bersama Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Presiden Jokowi akan memberikan insentif hingga Rp 5 triliun untuk kendaraan listrik, dari mobil, motor, hingga bus. Insentif diberikan karena Jokowi melihat kebijakan seperti ini sudah dilakukan oleh semua negara di dunia, terutama di Eropa. TEMPO/Subekti.
Indonesia Dorong Negara-negara ASEAN Percepat Capaian Net Zero Emission

Menteri ESDM Arifin Tasrif mendorong negara-negara anggota ASEAN mempercepat capaian net zero emission.


Sri Mulyani: ASEAN Perlu Investasi USD 27 Miliar per Tahun untuk Capai Target Energi Bersih

1 hari lalu

Sri Mulyani: ASEAN Perlu Investasi USD 27 Miliar per Tahun untuk Capai Target Energi Bersih

Sri Mulyani mengatakan ASEAN perlu menggelontorkan investasi US$ 27 miliar per tahun untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23 persen di 2025.


Kadin Indonesia Bidik Kerja Sama dengan Filipina untuk Hilirisasi Produksi Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Pekerja merakit sepeda motor listrik Gesits di pabrik PT Wika Industri Manufaktur (WIMA), Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 27 Oktober 2021. Baru-baru ini WIMA mengekspor satu kontainer motor listrik Gesits ke Senegal. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kadin Indonesia Bidik Kerja Sama dengan Filipina untuk Hilirisasi Produksi Kendaraan Listrik

Kadin Indonesia membidik kerja sama dengan Filipina untuk hilirisasi produksi kendaraan listrik.


Timor Leste Sah Anggota ASEAN ke-11 Tahun Ini, Begini Profil Eks Provinsi ke-27 Republik Indonesia

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 13 Februari 2023. Biro Setpres
Timor Leste Sah Anggota ASEAN ke-11 Tahun Ini, Begini Profil Eks Provinsi ke-27 Republik Indonesia

Timor Leste akan ditetapkan menjadi anggota ASEAN yang ke-11 pada ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ini profilnya.


Sri Mulyani: Eksklusi Keuangan Masih Menjadi Tantangan Besar di Negara ASEAN

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato dalam Dialog Tingkat Tinggi Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean. Rabu, 28 Maret 2023. Tempo/Caesar Akbar
Sri Mulyani: Eksklusi Keuangan Masih Menjadi Tantangan Besar di Negara ASEAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada kesenjangan dalam capaian indeks inklusi keuangan di negara-negara ASEAN.


Sri Mulyani Soroti Kesenjangan Inklusi Keuangan di ASEAN

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato dalam Dialog Tingkat Tinggi Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean. Rabu, 28 Maret 2023. Tempo/Caesar Akbar
Sri Mulyani Soroti Kesenjangan Inklusi Keuangan di ASEAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti masih adanya kesenjangan inklusi keuangan yang relatif besar di antara negara-negara ASEAN.


Sri Mulyani: Dia yang Memegang Data, Mengontrol Pemainan

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sambutan didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) saat pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 15 Juli 2022. ANTARA FOTO/POOL/Fikri Yusuf
Sri Mulyani: Dia yang Memegang Data, Mengontrol Pemainan

Sri Mulyani menyebutkan syarat digitalisasi UMKM adalah kerangka kerja yang dapat mengelola ekosistem digital agar mudah diakses dan terjangkau.


Gubernur BI Ingin ASEAN Promosikan Mata Uang Digital Bank Sentral

3 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Bali, Senin, 11 Juli 2022. Foto: Istimewa
Gubernur BI Ingin ASEAN Promosikan Mata Uang Digital Bank Sentral

Mata uang digital dan kripto menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan pertama Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN di Bali.


Negara-negara RCEP Berpotensi Jadi Pasar Kendaraan Listrik Indonesia

3 hari lalu

kontribusi pemesanan disumbangkan oleh kendaraan listrik Wuling Air EV sebanyak 547 SPK di IIMS 2023. (Foto: Wuling)
Negara-negara RCEP Berpotensi Jadi Pasar Kendaraan Listrik Indonesia

Menurut Peneliti CIPS Hasran, Indonesia berpotensi menyusul Cina dan Korea Selatan yang kini menjadi pasar utama kendaraan listrik di RCEP.