TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Belanda sedang menyelidiki apakah kantor tanpa izin telah beroperasi atas nama pemerintah China di Belanda, kata Kementerian Luar Negeri pada Rabu.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Belanda mengatakan sedang menyelidiki masalah ini.
Baca juga: Belanda Menarik Masker Impor dari Cina
“Yang benar adalah bahwa pemerintah China tidak pernah memberi tahu kami tentang pusat-pusat itu melalui saluran diplomatik sehingga awalnya ilegal,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maxime Hovenkamp.
Ini menyusul sebuah laporan oleh RTL Nieuws yang menemukan dua kantor yang menjalankan sejumlah fungsi pemerintahan, termasuk memperbarui SIM warga negara China dari jarak jauh.
Baca Juga:
"Kami sekarang sedang menyelidiki sebagai kementerian apa yang terjadi dengan pusat-pusat itu, dan ketika kami memiliki lebih banyak informasi tentang hal itu, kami dapat menentukan tindakan yang tepat," ujar Hovenkamp.
Sebuah studi pada September oleh kelompok pembela hak asasi yang berbasis di Madrid, Safeguard Defenders, mengatakan bahwa badan kepolisian China telah mendirikan kantor di 21 negara. Mereka disebut menggunakannya untuk menekan pembelot politik di luar negeri.
Kedutaan China tidak segera menanggapi permintaan komentar. RTL mewawancarai Wang Jingyu, seorang pembangkang China di Belanda, yang mengatakan perwakilan dari salah satu kantor semacam itu di Rotterdam telah berusaha menekannya untuk kembali ke China.
Baca juga: Parlemen Belanda Sebut Perlakuan Cina ke Uighur sebagai Genosida
REUTERS
