Liz Truss Diultimatum untuk Mengundurkan Diri sebagai Perdana Menteri

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota parlemen senior dari Partai Konservatif Simon Hoare memperingatkan jabatan Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris tengah berada di dalam bahaya. Semua tubuh Partai Konservatif diyakini sudah pesimis dengan kepemimpinan Truss imbas dari gejolak ekonomi yang disebabkan salah langkah kebijakan anggaran mininya.

"Bisakah kapal itu diputar balik? Ya. Tapi saya pikir ada sekitar 12 jam untuk melakukannya. Saya pikir hari ini dan besok adalah hari-hari yang genting," kata Hoare kepada BBC seperti dikutip dari Sky News, Kamis, 20 Oktober 2022.

Liz Truss mengalahkan pesaingnya Rishi Sunak yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan. Truss memenangi pemungutan suara yang dilakukan oleh Partai Konservatif. REUTERS

Baca juga: Bentrokan di Konsulat Inggris, China Dukung Diplomat Pembela Xi Jinping

Sky News mewartakan, sejauh artikel ini ditulis sudah ada 10 anggota parlemen Partai Konservatif yang menyerukan agar Truss mengundurkan diri. Di antara mereka yang menyerukan Truss turun adalah anggota partai yang berpengaruh di sisi kanan yang mantan Menteri Brexit, Lord Frost.

Posisi Truss sebagai Perdana Menteri Inggris di ujung tanduk. Truss, menurut jajak pendapat lembaga survei beberapa hari lalu, diminta oleh mayoritas anggota Partai Konservatif untuk segera mengundurkan diri. Tuntutan tersebut muncul hanya enam minggu setelah mereka memberikan suaranya bagi Truss untuk menggantikan mantan Perdana Menteri Boris Johnson.

Truss sudah menolak untuk mundur. Dia menegaskan lagi sikapnya saat berdebat untuk pertama kali di House of Commons dengan oposisi Partai Buruh, sejak pergantian Menteri Keuangan Inggris pekan lalu.

Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri pada Rabu, 19 Oktober 2022, waktu setempat. Dalam surat yang menyatakan kemundurannya, ia menulis adanya erosi otoritas Perdana Menteri Truss yang baru beberapa pekan menjabat.

Pemerintahan Inggris di bawah Truss pada bulan lalu berusaha menjungkir-balikkan kebijakan fiskal Inggris dengan meluncurkan 45 miliar GBP atau sekitar Rp 786 triliun untuk pemotongan pajak. Kebijakan itu dianggap tidak sesuai anggaran, tetapi dipercaya pihak Truss sangat dibutuhkan demi menghentikan ekonomi Inggris dari stagnan.

Tanggapan dari investor obligasi sangat keras dan biaya pinjaman melonjak. Pemberi pinjaman menarik penawaran hipotek, sehingga Bank Sentral Inggris akhirnya harus turun tangan untuk menghentikan nilai dana pensiun yang jatuh.

Menteri Keuangan Inggris yang baru Jeremy Hunt, yang menggantikan Kwasi Kwarteng pada Jumat lalu, mengumumkan pada Senin, 17 Oktober 2022, bahwa pemerintahnya menarik kembali hampir semua pemotongan pajak akibat gejolak ekonomi yang muncul selama berminggu-minggu. 

SKY NEWS | REUTERS | POLITICO

Baca juga: Salah Kirim Email, Menteri Dalam Negeri Inggris Mundur

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini