TEMPO.CO, Jakarta - Australia berkomitmen memberikan latihan militer dan mengekspor senjata ke Indonesia di tengah konflik di Papua Barat masih bergejolak. Kementerian Pertahanan Australia mengkonfirmasi hal ini dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari al-Jazeera.
Kementerian Pertahanan Australia menyatakan pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese, yang terpilih pada Mei lalu, akan terus memasok senjata ke tentara Indonesia dan memberi mereka pelatihan militer.
“Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan, serta mengekspor peralatan militer ke Indonesia,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Australia.
Baca juga: Pesan di Balik Lukisan Wajah Anies Baswedan Bertopi Cenderawasih dari Seniman Papua Barat
Terlepas dari beberapa bidang yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia. Kedua negara melakukan latihan militer bersama dan Australia memasok senjata, di mana Thales Australia menjual tiga pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus pada 2014. Kopassus adalah pasukan militer elit di Indonesia
Unit militer seperti Kopassus, melakukan latihan bersama dengan pasukan khusus SAS Australia. Sementara Detasemen 88 yang juga dikenal sebagai Densus 88, pernah mendapat dana dan pelatihan dari Australia dan Amerika Serikat. Detasemen 88 adalah pasukan kontraterorisme yang dibentuk setelah Bom Bali 2002
Tentara Indonesia telah dibentuk untuk mengurangi ancaman dari kelompok garis keras. Namun, tetap saja mengalami tuduhan pelanggaran HAM yang serius di Papua Barat, di mana masyarakat adat di sana selama 50 tahun berjuang untuk melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka.
Banyak pasukan khusus dikirim ke Papua Barat di tengah gencatan senjata OPM yang berjuang untuk kemerdekaan Papua dan menargetkan warga sipil Indonesia. Pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), daerah tersebut relatif damai meskipun kererlibatan militer tetap ada selama pemerintahan presiden lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo.
Pada Juni 2022 lalu, terjadi unjuk rasa damai di tiga wilayah administrasi, di mana sekitar 44 orang ditangkap. Amnesty International mengatakan polisi menanggapi unjuk rasa damai ini dengan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan.
"Pemerintah Indonesia mengklaim ingin 'membangun' Papua dan menciptakan kemakmuran bagi warga Papua. Tetapi bagaimana orang Papua bisa sejahtera jika upaya mereka untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi dipenuhi dengan kekerasan," kata Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid.
Pada tahun 2020, sebuah laporan yang diterbitkan PBB menemukkan setidaknya 50 ribu orang mengungsi karena kekerasan dari polisi atau militer terhadap penduduk asli Papua Barat. Laporan tersebut juga menyatakan keprihatinan atas kurangnya akses ke daerah tersebut bagi organisasi kemanusiaan, pembela HAM, jurnalis, dan lainnya.
Human Rights Watch dan Amnesty Internasional kompa menyatakan “Personel militer dan polisi sering membenarkan pembunuhan penduduk Papua dengan mengklaim bahwa mereka adalah anggota Gerakan Papua Merdeka (OPM) atau 'kelompok kriminal bersenjata' tanpa bukti yang jelas”.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Dahnil Azhar Simanjuntak dihubungi oleh Al Jazeera terkait artikel ini, tetapi belum memberikan tanggapan.
Terlepas dari niat baik yang ditunjukkan, hubungan Australia dengan negara tetangganya di wilayah utara terbukti menantang. Timor Timur merdeka dari Indonesia pada 1999.
Pada 2006 Australia juga menerima 43 pengungsi politik dari Papua Barat, salah satunya adalah Adolf Mora.
“Saat itu, saya secara politik adalah seorang aktivis mahasiswa di tanah Papua Barat. Kami percaya sebagai penduduk asli Papua Barat, kami harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki kemerdekaan di Papua Barat,” katanya kepada Al Jazeera.
Mora mengatakan kepada Al Jazeera dia dan rekan aktivis mahasiswa terpaksa melarikan diri karena serangan oleh pasukan keamanan Indonesia.
“Opsi terakhir adalah meninggalkan Papua Barat dan menyeberang ke Australia. Kami pikir dengan menjangkau komunitas internasional, suara kami dapat didengar. Kami membutuhkan bukan hanya perlindungan, tetapi untuk mengklarifikasi bahwa ada ketidakadilan yang masih terjadi di Papua Barat,”katanya.
ALJAZEERA | NESA AQILA
Baca juga: Alasan Australia Tetap Ramai Dikunjungi Wisatawan Meski Mahal
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
