![Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan selama konferensi pers setelah pembicaraan mereka di Sochi, Rusia 22 Oktober 2019. [Sputnik / Alexei Druzhinin / Kremlin via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/10/23/id_882943/882943_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Turki pada Sabtu, 1 Oktober menyatakan bahwa pihaknya menolak pencaplokan Rusia atas empat wilayah di Ukraina. Pemerintah Turki menilai keputusan itu adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Turki adalah anggota NATO yang telah melakukan tindakan penyeimbangan diplomatik sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Ankara menentang sanksi Barat terhadap Rusia dan memiliki hubungan dekat dengan Moskow dan Kyiv, tetangganya di Laut Hitam. Namun dia juga mengkritik invasi Rusia dan mengirim drone bersenjata ke Ukraina.
Kementerian Luar Negeri Turki mengingatkan bahwa pihaknya juga tidak mengakui pencaplokan Krimea oleh Rusia pada 2014. Pihaknya menegaskan untuk menolak keputusan Rusia mencaplok empat wilayah, Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia.
"Keputusan ini, yang merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ditetapkan, tidak dapat diterima. Kami menegaskan kembali dukungan kami terhadap resolusi perang ini, yang tingkat keparahannya terus meningkat, berdasarkan perdamaian yang adil yang akan dicapai melalui negosiasi," kata Kementerian Luar Negeri Turki dikutip dari Reuters.
Pada Jumat, 30 September 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengesahkan referendum empat wilayah Ukraina untuk menjadi bagian dari negaranya, dalam upacara yang digelar di Kremlin. Total wilayah tersebut sekitar 15 persen dari teritorial Ukraina.
Aneksasi itu ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan negara-negara Barat, yang menilainya sebagai tindakan ilegal. Amerika Serikat, Inggris dan Kanada pun mengumumkan sanksi baru.
Tensi perang Ukraina makin meninggi setelah pada pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial untuk mendongkrak perang Ukraina dan wacana referendum empat wilayah Ukraina mencuat. Warga Rusia banyak yang protes dan kabur dari tanah airnya karena menolak wajib militer.
Tak lama setelah pengumuman dan perayaan pencaplokan wilayah Ukraina di Kremlin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan negaranya telah mengajukan aplikasi jalur cepat untuk bergabung dengan aliansi militer NATO.
"Hanya jalan memperkuat Ukraina dan mengusir penjajah dari seluruh wilayah kita yang dapat memulihkan perdamaian. Kami akan menyelesaikan jalan ini," kata Zelensky.
Secara de facto, Ukraina merupakan sekutu dari blok Barat. Saat ini secara resmi Zelensky mengajukan keanggotaan aliansi itu, yang mana harus diakui oleh seluruh negara-negara pakta pertahanan Atlantik Utara itu.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, dalam jumpa pers pada Jumat, 20 September 2022, menuduh Putin memprovokasi eskalasi perang paling serius sejak Rusia mulai invasi pada 24 Februari. Kendati demikian, dia mengatakan Putin tidak akan berhasil menghalangi aliansi untuk mendukung Kyiv.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam kesempatan terpisah dalam pidatonya memperingatkan Rusia bahwa Amerika Serikat akan mempertahankan "setiap inci" wilayah NATO.
Baca: Zelensky Enggan Berunding Selama Putin Jadi Presiden Rusia
REUTERS | PRESIDENT.GOV.UA
