TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota parlemen Rusia paling senior pada Ahad 25 September 2022 menyampaikan keluhan tentang mobilisasi Presiden Valdimir Putin untuk menjalani wajib militer ke Ukraina.
Mereka meminta pejabat daerah untuk menangani situasi itu dan segera mengatasi kebijakan "berlebihan" yang telah menuai kemarahan publik.
Kedua anggota parlemen Rusia itu, yang merupakan sekutu dekat Putin, secara eksplisit mengungkapkan bahwa kemarahan publik terhadap mobilisasi tengah meruak.
Valentina Matviyenko, ketua majelis tinggi parlemen Rusia, Dewan Federasi, mengatakan dirinya mengetahui adanya laporan bahwa sejumlah pria yang seharusnya tidak layak menjalani wajib militer telah menerima panggilan.
"Tindakan berlebihan semacam itu betul-betul tidak bisa diterima. Dan, saya menilai (tindakan itu) sangat pantas mengundang reaksi dari masyarakat," katanya dalam unggahan di aplikasi pesan Telegram.
Dalam sebuah pesan langsung kepada para gubernur Rusia, dia menulis: "Pastikan implementasi mobilisasi parsial dilakukan secara lengkap dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Tanpa satu pun kesalahan".
Sebelumnya, Matviyenko mengatakan bahwa para gubernur "bertanggung jawab penuh" atas panggilan wajib militer itu.
Vyacheslav Volodin, ketua majelis rendah parlemen Rusia, Duma Negara, juga menyatakan keprihatinannya dalam unggahan terpisah. "Sejumlah keluhan telah diterima," kata dia. "Jika sebuah kesalahan dibuat, (kesalahan) itu perlu diperbaiki. Pihak berwenang di berbagai tingkatan harus memahami tanggung jawab mereka," kata Volodin.
Langkah Putin untuk melakukan mobilisasi militer pertama sejak Perang Dunia Kedua itu memicu protes dari seluruh Rusia.
Banyak pria yang termasuk dalam usia militer berusaha keluar dari negara itu, membuat antrean panjang di perbatasan dan tiket penerbangan habis terjual. Beragam laporan juga telah mendokumentasikan bagaimana orang-orang tanpa pengalaman bertugas di kemiliteran telah dipanggil untuk menjalani wajib militer.
Hal itu bertentangan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu yang menjamin bahwa hanya mereka dengan keahlian militer atau pengalaman bertempur yang akan dipanggil. Situasi tersebut telah mendorong tokoh-tokoh yang sangat loyal pada Kremlin untuk mengungkapkan keprihatinan mereka secara terbuka.
Para pejabat Rusia mengatakan 300.000 warga akan dipanggil bertugas selama mobilisasi tersebut. Kremlin telah dua kali membantah mereka berencana memanggil lebih dari satu juta warga Rusia untuk menjalani wajib militer, menyusul adanya dua laporan media lokal.
Beberapa kelompok hak asasi manusia mengatakan sejauh ini lebih dari 2.000 orang telah ditahan dalam aksi-aksi protes untuk menentang mobilisasi Putin di belasan kota pekan ini. Aksi protes juga terjadi di Timur Jauh Rusia dan Siberia pada hari ini.
Baca juga: Putin Mobilisasi Massa untuk Perang ke Ukraina, Warga Cemas
REUTERS
