Iklan
TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Parlemen Hong Kong pro-Beijing dari Partai Rakyat Baru, Eunice Yung Hoi-yan menyatakan tidak mengakui ayah mertuanya karena masalah hukum keamanan nasional. Ia menggunakan iklan di sebuah koran untuk memutuskan hubungan kekerabatan pada Jumat, 5 Agustus 2022.
The Standard mewartakan, peristiwa ini terjadi setelah Biro Keamanan, pada Rabu, 3 Agustus 2022, mengecam beberapa aktivis luar negeri karena meluncurkan komite untuk membentuk "Parlemen Hong Kong" di pengasingan. Salah satu aktivis pro-demokrasi itu adalah ayah mertua Yung, Elmer Yuen Gong-yi.
“Dengan ini saya mengumumkan pemutusan resmi hubungan dengan Yuen sebagai ayah mertua dan menantu perempuan,” katanya, dikutip Post dalam sebuah pernyataan yang viral di Facebook
Yung diyakini membuat keputusan itu untuk menegakkan prinsip kota "satu negara, dua sistem." Ia membayar iklan seperempat halaman itu dengan biaya sekitar HK$30.000 atau Rp 56,8 juta.
Elmer Yuen, yang juga dikenal sebagai pengusaha itu, adalah ayah dari mantan ketua partai Kekuatan Rakyat, Erica Yuen Mi-ming. Yung menikah dengan salah satu anak Elmer Yuen, yakni akademisi Derek Yuen Mi-Chang.
Yung dan Derek Yuen sama-sama pernah menjabat sebagai Direktur Kebijakan di Partai Rakyat Baru.
Sang politisi mengaku mengeluarkan pernyataan itu dalam situasi mendesak. Dia merasa berkewajiban untuk mengklarifikasi posisinya. Yung juga menegaskan bahwa suaminya sangat menyadari dan memahami keputusannya.
“Faktanya, ayah saya tidak memiliki banyak kontak dengan Eunice, karena dia tinggal di Amerika Serikat,” kata Derek Yuen kepada Post.
“Di Hong Kong, ada banyak keluarga besar di mana kakek-nenek dipisahkan dari anak dan cucu mereka karena pandangan politik atau emigrasi. Saya pikir keluarga kami tidak berbeda," ujarnya Derek.
Yung dan Derek Yuen memiliki dua putri. Saat ditanya posisi di dalam keluarganya, Yung mengatakan mereka “terlalu muda untuk mengerti.”
Pihak berwenang sebelumnya mengatakan mereka mengutuk keras Elmer Yuen dan sejumlah aktivis lainnya karena membentuk "Parlemen Hong Kong" di luar negeri, yang dicurigai melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional.
SUMBER: THE STANDARD
Iklan
