Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PP Perlindungan ABK Disahkan, Presiden Tak Jadi Digugat

Reporter

image-gnews
Acara jumpa wartawan soal kasus tiga mantan ABK yang menggugat presiden RI Joko Widodo ke PTUN dan resmi mencabut gugatan pada Rabu 15/6/2022. Sumber: dokumen SBMI
Acara jumpa wartawan soal kasus tiga mantan ABK yang menggugat presiden RI Joko Widodo ke PTUN dan resmi mencabut gugatan pada Rabu 15/6/2022. Sumber: dokumen SBMI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga mantan Anak Buah Kapal (ABK) yang pernah bekerja di
kapal penangkap ikan berbendera asing pada Rabu, 15 Juni 2022, secara resmi mencabut
gugatan yang pada akhir Mei lalu didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan yang ditujukan kepada Presiden RI tersebut, dicabut seiring disahkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran pada Rabu, 8 Juni 2022, lalu.

Dalam konferensi pers yang dihelat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) di Menteng, Jakarta Pusat, kuasa hukum ketiga ABK, Viktor Santoso Tandiasa
menjelaskan pencabutan gugatan ini dilakukan karena objek gugatan telah gugur pasca
terbitnya PP Penempatan dan Pelindungan ABK.

“Namun demikian, tentu PP ini perlu kita dalami dulu guna memastikan apakah sudah sesuai ekspektasi kita dan apakah benar akan mampu memberikan perlindungan bagi ABK WNI. Jika ternyata banyak yang belum memenuhi harapan, kita bisa melakukan
pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung,” papar Viktor.

Acara jumpa wartawan soal kasus tiga mantan ABK yang menggugat presiden RI Joko Widodo ke PTUN dan resmi mencabut gugatan pada Rabu 15/6/2022. Sumber: dokumen SBMI

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno mengatakan
pencabutan gugatan ini tak akan melonggarkan upaya SBMI untuk terus membela dan
memperjuangkan hak-hak ABK. Sejak 2013 hingga akhir 2021, SBMI telah menerima
634 aduan kasus pelanggaran HAM terhadap ABK WNI. Dengan terbitnya PP Penempatan dan Pelindungan ABK ini, Hariyanto memastikan SBMI akan mengawal
implementasinya di lapangan.

“PP ini sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah adalah pemulihan hak pada para ABK. Di luar persidangan, kami akan tetap melakukan upaya ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengejar perusahaan-perusahaan yang melanggar hak-hak para ABK,” kata Hariyanto.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut ketiga mantan ABK penggugat Presiden, di
antaranya Jati Puji Santoso dan Rizki Wahyudi asal Jawa Tengah serta Pukaldi Sassuanto asal Bengkulu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gugatan terhadap Presiden RI yang mereka layangkan akhir bulan lalu bermula dari lambannya pemerintah yang tak kunjung meresmikan peraturan turunan setelah terbitnya Undang-undang No. 18 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kekosongan instrumen hukum ini, menurut mereka, telah memperparah karut marut tata kelola perekrutan dan penempatan ABK WNI. Hal ini juga menyebabkan
semakin banyak ABK WNI yang menjadi korban perbudakan di kapal-kapal ikan asing.

"Karena tuntutan kami sudah dipenuhi, sudah tentu gugatan ke PTUN kami cabut. Namun,
perjuangan kami tidak akan berhenti di sini. Kami masih akan terus memperjuangkan hak-hak kami yang belum terbayarkan," kata Jati, salah satu ABK penggugat.

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Afdillah, berharap hadirnya PP Penempatan dan Perlindungan ABK ini mampu menjadi instrumen ampuh untuk melindungi ABK sejak proses rekrutmen, penempatan, selama bekerja hingga kembali pulang ke Tanah Air. Aturan ini juga harus menjadi acuan bagi perusahaan yang akan merekrut dan menempatkan ABK migran di kapal-kapal perikanan asing.

Baca juga: Vladimir Putin Disebut Ingin Kuasai Ukraina

 

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

18 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

Alexander menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, bukan di bawah Presiden Jokowi.


Jokowi Ulang Tahun ke-63: Cawe-Cawe hingga Dinasti Politik

1 hari lalu

Jokowi Ulang Tahun ke-63: Cawe-Cawe hingga Dinasti Politik

Jokowi ulang tahun ke-63 hari ini. Sosok dan kontroversi Presiden ke-7 RI.


Langkah Kemenlu Antisipasi WNI di Lebanon Jadi Korban Jika Israel Menyerang

2 hari lalu

Judha Nugraha, Direktur perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri. antaranews.com
Langkah Kemenlu Antisipasi WNI di Lebanon Jadi Korban Jika Israel Menyerang

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan evakuasi terbatas para WNI di Lebanon menuju Beirut.


Kementan Minta Inkindo Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian memberi sambutan dalam Seminar dan HUT ke-45 Inkindo di Jakarta, Kamis (20/6/2024). ANTARA/Harianto
Kementan Minta Inkindo Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Kementerian Pertanian atau Kementan meminta Ikatan Nasional Konsultan Indonesia mendukung program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


LBH Padang Gugat Menteri Siti Nurbaya atas Pelanggaran PLTU Ombilin

2 hari lalu

LBH Padang daftarkan gugatan pelanggaran PLTU Ombilin di PTUN Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
LBH Padang Gugat Menteri Siti Nurbaya atas Pelanggaran PLTU Ombilin

Gugatan ini perihal pelanggaran operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat.


TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

4 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran membantah bahwa Prabowo akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen.


PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

7 hari lalu

Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Danis Sumadilaga mennyampaikan progres pembangunan IKN Nusantara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan kawasan kepresidenan sudah sekitar 80 persen.


Cyril Ramaphosa Terpilih Jadi Presiden Afrika Selatan untuk Masa Jabatan Kedua

7 hari lalu

Cyril Ramaphosa diambil sumpahnya di parlemen, Cape Town [Rodger Bosch/Reuters]
Cyril Ramaphosa Terpilih Jadi Presiden Afrika Selatan untuk Masa Jabatan Kedua

Anggota parlemen Afrika Selatan memilih kembali Cyril Ramaphosa sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.


India Pulangkan Jasad 45 Warganya yang Tewas dalam Kebakaran di Kuwait

8 hari lalu

Ayah dari Cibin Thevarottu Abraham, salah satu korban kebakaran yang terjadi di gedung perumahan pekerja asing di Kuwait, menangis di samping peti mati berisi jenazah putranya di Bandara Internasional Cochin, di Kochi, di negara bagian India selatan. Kerala, 14 Juni 2024. Reuters/Sivaram V
India Pulangkan Jasad 45 Warganya yang Tewas dalam Kebakaran di Kuwait

Lima puluh orang tewas dalam kebakaran di Kuwait, 45 di antaranya adalah warga India.


Antony Blinken Temui Prabowo Subianto di Yordania untuk Ucapkan Selamat

10 hari lalu

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu, 12 Juni 2024, bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Yordania. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
Antony Blinken Temui Prabowo Subianto di Yordania untuk Ucapkan Selamat

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu, 12 Juni 2024, menemui Prabowo Subianto di Yordania untuk menyelamatinya