TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat menilai China semakin agresif di kawasan Asia, termasuk di dekat Taiwan, namun AS akan mencegah terjadinya konflik, kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Sabtu, 11 Juni 2022.
Hubungan antara China dan Amerika tegang dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari masalah Taiwan, catatan hak asasi manusia China hingga aktivitas militer di Laut China Selatan.
Pada pertemuan antara Austin dan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe pada hari Jumat, kedua belah pihak menegaskan kembali bahwa mereka ingin mengelola hubungan mereka dengan lebih baik meskipun tidak ada tanda-tanda terobosan dalam menyelesaikan perbedaan
Berbicara pada Dialog Shangri-La, pertemuan keamanan utama Asia, Austin mengatakan Amerika Serikat akan terus mendukung sekutunya, termasuk Taiwan.
"Itu sangat penting karena RRC (Republik Rakyat China) mengadopsi pendekatan yang lebih koersif dan agresif terhadap klaim teritorialnya," katanya.
China mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai miliknya dan bertekad menguasainya paksa jika perlu.
Austin mengatakan telah terjadi peningkatan "mengkhawatirkan" dalam jumlah pertemuan yang tidak aman dan tidak profesional antara pesawat dan kapal China dengan negara lain.
Sebuah pesawat tempur China secara berbahaya mencegat sebuah pesawat pengintai militer Australia di wilayah Laut China Selatan pada bulan Mei dan militer Kanada menuduh pesawat tempur China mengganggu pesawat patroli mereka saat memantau penghindaran sanksi Korea Utara.
Austin mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat tentang Taiwan adalah untuk tetap menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo.
"Kebijakan kami tidak berubah. Tapi sayangnya, itu sepertinya tidak berlaku untuk RRC," kata Austin.
Namun, dia menambahkan, "Kami akan melakukan bagian kami untuk mengelola ketegangan ini secara bertanggung jawab, untuk mencegah konflik, dan untuk mengejar perdamaian dan kemakmuran."
Presiden Amerika Serikat Joe Biden bulan lalu mengatakan akan terlibat secara militer jika China menyerang Taiwan, meskipun pemerintah sejak itu mengklarifikasi bahwa kebijakan AS tentang masalah ini tidak berubah.
Reuters