TEMPO.CO, Jakarta -Komisioner Tinggi HAM PBB (UNHCHR) Michelle Bachelet telah tiba di China pada Senin lalu. Ia berkunjung ke Provinsi Guangdong dan ditemui oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi.
Selain itu, ia juga dijadwalkan berkunjung ke Daerah Otonomi Xinjiang untuk bertemu dengan pimpinan berbagai sektor dan tokoh masyarakat Muslim Uighur, yang kini diduga mengalami represi hingga genosida oleh Beijing.
“Saya menantikan pertemuan dengan banyak orang yang berbeda selama kunjungan saya. Saya akan membahas beberapa isu yang sangat penting dan isu sensitif. Saya harap ini akan membantu kami membangun rasa saling percaya, ”kata Bachelet seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa 24 Mei 2022.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing turut menyambut kehadiran Bachelet."Kami berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan kerja sama kedua belah pihak dan memberikan kontribusi positif dalam memperjuangkan HAM secara internasional.”
Wang menjelaskan kunjungan komisioner tinggi tersebut dilaksanakan dengan manajemen lingkaran tertutup (close loop) sesuai protokol kesehatan COVID-19.
"Oleh sebab itu kedua belah pihak telah bersepakat tidak ada wartawan yang mendampingi perjalanannya. Bachelet akan memberikan pernyataan pers atas kunjungannya ke China pada saatnya nanti," ujarnya.
Terkait kunjungan ke kamp-kamp vokasi yang dituduhkan sebagai tempat pemenjaraan bagi etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, Wang menyatakan akan memfasilitasinya.
Lawatan enam hari Bachelet menandai kunjungan pertama pejabat tinggi hak asasi PBB ke China dalam hampir dua dekade. Kunjungan ini berlangsung ketika Beijing dituduh melakukan represi meluas terhadap Muslim di Xinjiang.
Bachelet, mantan presiden Chile, berencana untuk berbicara dengan pejabat tinggi nasional dan lokal, organisasi masyarakat sipil, perwakilan bisnis dan akademisi, dan memberikan kuliah kepada mahasiswa di Universitas Guangzhou.
Dalam lawatan itu, Bachelet juga akan melakukan perjalanan ke Kota Kashgar di Xinjiang, bagian dari rute Jalur Sutra, dan Urumqi, ibu kota Xinjiang.
Partai Komunis China yang berkuasa diduga telah menahan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di sana di bawah tindakan keras keamanan selama bertahun-tahun yang disebut Amerika Serikat sebagai “genosida”. Dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang, seperti kamp re-edukasi, genosida, dan kerja paksa terhadap etnis minoritas Muslim Uighur.
Baca juga: Pimpinan Badan HAM Lakukan Kunjungan Perdana ke China dan Xinjiang
SUMBER: AL JAZEERA
