![Presiden Rodrigo Duterte menyampaikan pidatonya selama kunjungannya ke Markas Besar Divisi Infanteri ke-10 di Kamp Jenderal Manuel T. Yan Sr di Mawab, Provinsi Compostela Valley pada 22 Desember 2018. [Robinson Ninal Jr./Foto Kepresidenan Filipina/inquirer.net]](https://statik.tempo.co/data/2018/12/24/id_806548/806548_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Filipina menyelesaikan kesepakatan untuk mendapatkan sebuah sistem rudal anti-kapal dari India senilai hampir USD 375 juta (Rp 5,3 triliun). Kementerian Pertahanan Filipina pada Jumat, 14 Januari 2022 mengatakan pembelian ini untuk memperkuat Angkatan Laut Filipina.
Filipina sedang dalam tahap akhir proyek lima tahun senilai 300 miliar peso (Rp 83 triliun) untuk memodernisasi peralatannya militernya, yang sudah usang, termasuk sejumlah kapal perang dari Perang Dunia II dan sejumlah helikopter yang dulu digunakan Amerika Serikat dalam perang Vietnam.
Pasukan militer Filipina baku tembak dengan militan - militan kelompok garis keras pada Sabtu, 2 Februari 2019 atau sepekan setelah serangan bom di gereja katedral Jolo. Sumber: Ben Hajan/EPA/aljazeera.com
Kesepakatan, yang sudah finalisasi itu, dibuat antara Filipina, Pemerintah India dengan Brahmos Aerospace Private Ltd. Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan lewat kesepakatan itu, akan dikirimkan tiga battery, sejumlah operator kereta dan bantuan logistik.
Rencana pembelian sistem rudal anti-kapal wilayah tepi pantai ini sudah dikonsepkan pada 2017, namun mengalami keterlambatan dalam hal alokasi dana dan gara-gara pandemi Covid-19. Kapal ini ditujukan mencegah kapal – kapal asing masuk ZEE Filipina.
Sebelumnya pada 2018, Filipina membeli sejumlah rudal Spike ER buatan Israel. Itu untuk pertama kalinya Filipina mengerahkan kapal dengan sistem rudal untuk menjaga wilayah lautnya.
Kendati hubungan Cina dan Filipian di bawah Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, membaik. Namun Beijing tetap bersikukuh mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari negara itu.
Laut Cina Selatan digunakan untuk lalu-lintas laut mengantar barang-barang, yang bisa menghasilkan USD 3,4 triliun per tahun. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim punya hak atas Laut Cina Selatan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Jepang Kaji SIstem Pertahanan Rudal Darat dan Laut, Antisipasi Korea Utara
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
