Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Junta Myanmar Bakar 11 Warga, Komisi HAM PBB: Kekerasan Sudah Mengkhawatirkan

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Empat pejuang dari Angkatan Pertahanan Chinland duduk untuk wawancara dengan Reuters di sebuah lokasi yang dirahasiakan dekat perbatasan India-Myanmar, di negara bagian timur laut Mizoram, India, 23 November 2021. REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Empat pejuang dari Angkatan Pertahanan Chinland duduk untuk wawancara dengan Reuters di sebuah lokasi yang dirahasiakan dekat perbatasan India-Myanmar, di negara bagian timur laut Mizoram, India, 23 November 2021. REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKomisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai pelanggaran berat HAM baru-baru ini di Myanmar merupakan "eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan".

Pernyataan itu merujuk pada laporan bahwa pasukan keamanan membunuh dan membakar hidup-hidup sebelas orang, termasuk lima warga di bawah umur. 

"Kami terkejut dengan eskalasi pelanggaran HAM yang mengkhawatirkan di Myanmar," kata juru bicara Komisaris Tinggi HAM PBB Rupert Colville dalam konferensi pers pada Jumat, 10 Desember 2021

"Dalam seminggu terakhir saja, pasukan keamanan telah membunuh dan membakar sampai mati 11 orang  dan menabrakkan kendaraan ke pengunjuk rasa yang menggunakan hak mendasar mereka untuk berkumpul secara damai," ujar dia.

Colville mengatakan bahwa lebih dari 10 bulan sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis, situasi HAM negara itu semakin menurun "dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Kantor HAM PBB memuji "orang-orang berani dan tangguh" Myanmar yang memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada Jumat, dengan melakukan protes diam universal untuk menentang kudeta militer.

"Pada dasarnya ada kelompok-kelompok penentang pemerintah yang tampaknya merasa tidak punya pilihan selain mengangkat senjata karena tidak ada dialog, tidak ada resolusi politik terhadap situasi tersebut," kata Colville, ketika ditanya apakah konflik di Myanmar telah berubah menjadi perang saudara.

"Dan militer telah meningkatkan keberadaannya di berbagai bagian negeri dalam beberapa bulan terakhir, yang telah kami tandai."

Selanjutnya: Dendam setelah Milisi Sergap Pasukan Militer

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

3 hari lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.


Perang Saudara Myanmar: Kelompok Perlawanan Tarik Pasukan dari Perbatasan Thailand

5 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Perang Saudara Myanmar: Kelompok Perlawanan Tarik Pasukan dari Perbatasan Thailand

Tentara Pembebasan Nasional Karen memutuskan menarik pasukannya dari perbatasan Thailand setelah serangan balasan dari junta Myanmar.


Jenderal Myanmar Menghilang Setelah Serangan Pesawat Tak Berawak

5 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Jenderal Myanmar Menghilang Setelah Serangan Pesawat Tak Berawak

Wakil Ketua Junta Myanmar menghilang setelah serangan drone. Ia kemungkinan terluka.


Ketua HAM PBB 'Ngeri' dengan Laporan Kuburan Massal di Rumah Sakit Gaza

6 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ketua HAM PBB 'Ngeri' dengan Laporan Kuburan Massal di Rumah Sakit Gaza

Ketua HAM PBB Volker Turk mengatakan dia "ngeri" dengan hancurnya fasilitas medis Nasser dan Al Shifa di Gaza dan laporan adanya kuburan massal.


Ribuan Warga Rohingya Berlindung ke Perbatasan Myanmar-Bangladesh

8 hari lalu

Pengungsi Rohingya menempati penampungan sementara di llanta pasar gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Senin, 18 Desember 2023. Polresta Banda Aceh menetapkan salah seorang imigran Rohingya Muhammad Amin (35) sebagai tersangka yang menyeludupkan 136 orang pengungsi Rohingya penghuni kamp penampungan Coxs Bazar Bangladesh ke Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar yang saat ini menempati lantai dasar gedung BMA. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Ribuan Warga Rohingya Berlindung ke Perbatasan Myanmar-Bangladesh

Ribuan warga etnis Rohingya yang mengungsi akibat konflik di Myanmar, berkumpul di perbatasan Myanmar-Bangladesh untuk mencari perlindungan


Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

8 hari lalu

Maung Zarni. Rohringya.org
Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976


Pertempuran di Perbatasan Myanmar-Thailand, Pemberontak Targetkan Pasukan Junta

9 hari lalu

Tentara Thailand berlindung di dekat Jembatan Persahabatan Thailand-Myanmar ke-2 selama pertempuran di sisi Myanmar antara Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) dan pasukan Myanmar, yang berlanjut di dekat perbatasan Thailand-Myanmar, di Mae Sot, Provinsi Tak, Thailand, April 20, 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Pertempuran di Perbatasan Myanmar-Thailand, Pemberontak Targetkan Pasukan Junta

Pertempuran berkobar di perbatasan timur Myanmar dengan Thailand memaksa sekitar 200 warga sipil melarikan diri.


Top 3 Dunia: Iran Siap Hadapi Israel, Sejarah Kudeta di Myanmar

10 hari lalu

Militer Israel menunjukkan apa yang mereka katakan sebagai rudal balistik Iran yang mereka ambil dari Laut Mati setelah Iran meluncurkan drone dan rudal ke arah Israel, di pangkalan militer Julis, di Israel selatan 16 April 2024. REUTERS/Amir Cohen
Top 3 Dunia: Iran Siap Hadapi Israel, Sejarah Kudeta di Myanmar

Top 3 dunia adalah Iran siap menghadapi serangan Israel, sejarah kudeta di Myanmar hingga Netanyahu mengancam.


Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

11 hari lalu

Seorang tentara dari Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) berpatroli dengan kendaraan, di samping area yang hancur akibat serangan udara Myanmar di Myawaddy, kota perbatasan Thailand-Myanmar di bawah kendali koalisi pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Persatuan Nasional Karen, di Myanmar, 15 April 2024. REUTERS/Athit Perawongmetha
Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

Myanmar, yang dulunya dikenal sebagai Burma itu telah lama dianggap sebagai negara paria ketika berada di bawah kekuasaan junta militer yang menindas.


PBB: Israel Masih Batasi Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

12 hari lalu

Warga Palestina membawa kotak bantuan yang didistribusikan sebelum hari raya Idul Fitri di Deir Al-Balah, di Jalur Gaza tengah, 8 April 2024. REUTERS/Ramadan Abed
PBB: Israel Masih Batasi Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Kantor HAM PBB mengatakan Israel masih membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan bahwa tindakan itu melanggar hukum.