Pada Selasa, 7 Desember 2021, pasukan milisi menyergap unit tentara Myanmar dengan alat peledak yang dikendalikan dari jarak jauh di Kotapraja Salingyi di wilayah Sagaing, kata PBB.
Personel keamanan dilaporkan membalas tindakan itu dengan menyerbu desa Done Taw dan menangkap enam pria dan lima warga di bawah umur --yang termuda berusia 14 tahun.
Penduduk desa yang mengatakan mereka melihat api datang dari daerah itu kemudian menemukan sisa-sisa jasad terbakar dari 11 laki-laki, kata Colville.
"Penduduk desa menunjukkan bahwa jenazah-jenazah manusia yang ada menunjukkan seolah-olah mereka mencoba untuk melindungi satu sama lain dan melarikan diri dari gubuk yang terbakar," ujar Colville.
Dalam insiden terpisah pada Minggu (5/12), pasukan keamanan di Kotapraja Kyimyindaing, Yangon, menabrakkan kendaraan ke pengunjuk rasa yang tidak bersenjata dan kemudian menembaki mereka dengan peluru tajam hingga menyebabkan beberapa korban, kata Kantor HAM PBB.
"Serangan-serangan ini keji, sama sekali tidak dapat diterima, dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan umum," kata Colville.
Dalam beberapa pekan terakhir, Kantor HAM PBB telah menerima banyak laporan tentang desa-desa yang dibakar, termasuk bangunan yang dilindungi seperti tempat ibadah dan bangunan tempat tinggal.
"Sejak kudeta, pasukan Jenderal Min Aung Hlaing telah berulang kali gagal menghormati kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk melindungi rakyat negara itu," kata Colville.
Akibatnya, lebih dari 1.300 orang kehilangan nyawa dan lebih dari 10.600 orang lainnya ditahan.
"Pelanggaran berat terbaru ini menuntut masyarakat internasional untuk bertindak tegas, terpadu, yang melipatgandakan upaya untuk membuat militer Myanmar mempertanggungjawabkan tindakannya serta untuk memulihkan demokrasi di Myanmar," tutur Colville.
Militer Myanmar, yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw, melancarkan kudeta militer pada Februari dan memenjarakan anggota-anggota pemerintah sipil.
Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin rezim militer, telah mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri. Ia menjanjikan penyelenggaraan pemilihan multipartai dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023. Lebih dari 1.000 orang tewas sementara lebih dari 5.400 orang lainnya ditangkap oleh pasukan junta, banyak dari mereka telah dibebaskan.
ANTARA | ANADOLU