TEMPO.CO, Jakarta - Prancis tidak akan mengikuti jejak beberapa pemerintah Barat lainnya untuk boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 meskipun pelanggaran hak asasi manusia di Cina harus dikecam, kata menteri pendidikannya pada Kamis.
Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Inggris semuanya mengatakan minggu ini pejabat pemerintah mereka tidak akan menghadiri Olimpiade untuk mengirim pesan kepada Cina mengenai catatan hak asasi manusianya.
"Mengenai boikot diplomatik... Prancis tidak akan melakukannya," kata Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer di BFM TV, dikutip dari Reuters, 10 Desember 2021.
"Olahraga adalah dunianya sendiri, yang harus dilindungi dari campur tangan politik," katanya.
Menteri Olahraga Roxana Maracineanu akan menghadiri Olimpiade Beijing, katanya. Namun dia mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Cina harus dikutuk.
Sementara Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Paris harus mengambil sikap yang sama dengan ibu kota Uni Eropa lainnya.
Berbicara pada konferensi pers bersama dengan timpalannya yang baru dari Jerman Annalena Baerbock di Paris, Le Drian mengatakan ada kebutuhan untuk posisi Eropa yang sama mengenai masalah boikot diplomatik Olimpiade di Beijing.
Baerbock juga menyerukan Uni Eropa untuk mengadopsi sikap bersama.
Dia mengatakan kasus pemain tenis Cina Peng Shuai, yang keberadaannya menjadi perhatian internasional menyusul tuduhannya mengalami pelecehan seksual oleh mantan wakil perdana menteri Cina.
"Ketika seorang perempuan melontarkan celaan seperti itu, itu perlu didengar dalam konteks internasional. Kita perlu mengejar kasus ini dan sampai pada jawaban yang sama," kata Baerbock selama lawatan ke luar negeri pertama sebagai menteri luar negeri Jerman.
Paris sendiri akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada 2024.
Baca juga: Cina Tidak Khawatir Efek Domino Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022
REUTERS
