TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi lolos dari upaya pembunuhan pesawat drone bersenjata di Baghdad, kata para pejabat pada Ahad.
Mustafa al-Kadhimi selamat tanpa luka dalam sebuah insiden yang meningkatkan ketegangan di Irak, beberapa minggu setelah pemilihan umum yang disengketakan oleh kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran.
Kadhimi muncul dalam rekaman video yang dirilis oleh kantornya pada Ahad, memimpin pertemuan dengan komandan keamanan tinggi untuk membahas serangan pesawat drone.
"Serangan teroris pengecut yang menargetkan rumah perdana menteri tadi malam dengan tujuan membunuhnya, adalah penargetan serius negara Irak oleh kelompok-kelompok bersenjata kriminal," kata kantornya melalui pernyataan setelah pertemuan, dikutip dari Reuters, 8 November 2021.
Enam penjaga Kadhimi di luar kediamannya di Zona Hijau yang dibentengi terluka, kata sumber keamanan kepada Reuters.
Tiga drone digunakan dalam serangan itu, termasuk dua yang ditembak jatuh oleh pasukan keamanan, sementara drone ketiga menghantam kediaman tersebut, kantor berita negara INA mengutip juru bicara kementerian dalam negeri Irak.
Seorang juru bicara Panglima Angkatan Bersenjata Irak mengatakan, setelah serangan situasi keamanan stabil di Zona Hijau, yang menampung tempat tinggal, gedung-gedung pemerintah dan kedutaan asing.
Tidak ada kelompok yang segera mengaku bertanggung jawab.
Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi bertemu dengan para pemimpin keamanan Irak setelah serangan pesawat drone di kediaman PM di Baghdad, Irak, 7 November 2021. [REUTERS/Kantor Media Perdana Menteri Irak/Handout via REUTERS]
Serangan itu terjadi dua hari setelah bentrokan di Baghdad antara pasukan pemerintah dan pendukung partai politik yang didukung Iran, yang kehilangan puluhan kursi parlemen setelah pemilihan umum 10 Oktober. Sebagian besar partai memiliki sayap bersenjata.
Kadhimi memerintahkan penyelidikan atas kematian dan cedera para demonstran dan pasukan keamanan dalam bentrokan itu.
Presiden Barham Salih mengutuk serangan itu sebagai kejahatan keji terhadap Irak. "Kami tidak dapat menerima bahwa Irak akan terseret ke dalam kekacauan dan kudeta terhadap sistem konstitusionalnya," katanya di Twitter.
Ulama Muslim Syiah Moqtada al-Sadr, yang partainya merupakan pemenang terbesar dalam pemilu Irak bulan lalu, menyebut serangan itu sebagai tindakan teroris terhadap stabilitas Irak.
Amerika Serikat, PBB, Arab Saudi dan Iran mengutuk serangan itu.
Video yang dirilis oleh kantor perdana menteri menunjukkan kerusakan pada bagian tempat tinggal, persenjataan yang tidak meledak di atap, dan mobil SUV yang rusak diparkir di garasi.
Pasukan keamanan mengambil sisa-sisa pesawat drone kecil yang dipasang bahan peledak, kata seorang pejabat keamanan yang mengetahui serangan itu kepada Reuters.
"Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang melakukan serangan itu," kata pejabat itu dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang untuk mengomentari rincian keamanan.
Kerusakan kediaman Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi akibat serangan drone peledak di Baghdad, 7 November 2021. Serangan itu terjadi menyusul serangkaian aksi protes di ibu kota Irak. PRIME MINISTER MEDIA OFFICE/Handout via REUTERS
Militer Irak mengatakan serangan itu menargetkan kediaman Kadhimi. Militer mengatakan perdana menteri dalam keadaan baik, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Dua pejabat pemerintah mengatakan tempat tinggal Kadhimi terkena setidaknya satu ledakan.
Para diplomat Barat yang berbasis di dekat Zona Hijau mengatakan mereka mendengar ledakan dan tembakan.
Amerika Serikat menawarkan bantuan untuk penyelidikan.
"Para pelaku serangan teroris di negara Irak ini harus bertanggung jawab. Saya mengutuk keras mereka yang menggunakan kekerasan untuk merusak proses demokrasi Irak," kata Presiden AS Joe Biden, memuji seruan Kadhimi untuk "tenang, menahan diri dan dialog," setelah serangan itu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, meminta warga Irak untuk menahan diri sepenuhnya dan menolak semua kekerasan dan segala upaya untuk mengacaukan Irak. Gutteres mendesak semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog.
Kementerian luar negeri Arab Saudi mengatakan serangan itu adalah "tindakan teroris pengecut", TV Al-Arabiya milik negara melaporkan. Pejabat tinggi keamanan Iran, Ali Shamkhani, mengutuk serangan itu, menyebutnya "hasutan baru" dalam kicauan Twitter.
Kelompok-kelompok yang memimpin protes tentang pemungutan suara 10 Oktober adalah milisi bersenjata yang didukung Iran, yang kehilangan banyak kekuasaan parlementer mereka dalam pemilu. Mereka telah menuduh ketidakberesan pemungutan suara dan penghitungan suara, tuduhan yang ditolak oleh pejabat pemilihan Irak.
Demonstrasi oleh pendukung mereka diwarnai kekerasan pada Jumat ketika pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu di dekat Zona Hijau, melukai beberapa petugas.
Polisi membalas dengan gas air mata dan tembakan langsung, menewaskan sedikitnya satu demonstran, menurut sumber keamanan dan rumah sakit di Baghdad.
Analis mengatakan hasil pemilu mencerminkan kemarahan terhadap kelompok bersenjata yang didukung Iran, yang secara luas dituduh terlibat dalam pembunuhan hampir 600 pengunjuk rasa yang turun ke jalan dalam demonstrasi anti-pemerintah terpisah pada 2019.
Pemimpin berbagai partai politik, yang sebagian besar memiliki sayap bersenjata dan bersekutu dengan Iran, mengecam serangan pesawat drone itu dan meminta pemerintah untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban para pelaku.
Seorang pejabat keamanan dari kelompok Kataib Hizbullah yang didukung Iran di Irak menolak tudingan pada Ahad bahwa kelompok-kelompok Irak berada di balik serangan terhadap Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi.
Baca juga: Akhiri Misi Pertempuran, Ini Fungsi Militer Amerika di Irak Selanjutnya
REUTERS
