Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kudeta Militer di Sudan, AS Hentikan Bantuan Rp 9,9 Triliun

Reporter

image-gnews
Para pengunjuk rasa membawa bagian belakang truk untuk mendirikan barikade saat melakukan aksi protes menuntut agar Dewan Militer menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil di Khartoum, Sudan 3 Juni 2019. REUTERS/Stringer
Para pengunjuk rasa membawa bagian belakang truk untuk mendirikan barikade saat melakukan aksi protes menuntut agar Dewan Militer menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil di Khartoum, Sudan 3 Juni 2019. REUTERS/Stringer
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Senin menangguhkan bantuan senilai US$ 700 juta atau senilai Rp 9,9 triliun untuk Sudan. Penghentian bantuan dilakukan setelah militer mengambil alih Sudan. Amerika Serikat mendesak pemerintahan sipil segera dipulihkan.

"Pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus segera dipulihkan dan mewakili kehendak rakyat," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan. “Mengingat perkembangan ini, Amerika Serikat menghentikan bantuan."

Bantuan yang ditangguhkan, ujar Price, adalah paket dukungan ekonomi sebesar US$ 700 juta untuk membantu transisi demokrasi Sudan. “Kami sangat mendukung rakyat Sudan yang memperjelas aspirasi mereka untuk kelanjutan transisi menuju demokrasi. Kami akan terus mendukung dan meminta pertanggungjawaban mereka yang anti-demokrasi ini.”

Price mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak diberi tahu bahwa militer berniat menggulingkan Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Amerika juga belum berhasil mengontak pemimpin sipil yang ditahan.

Kudeta militer terjadi di Sudan. Militer mengambil alih pemerintahan dengan menangkap perdana menteri hingga anggota kabinet.

Militer menyatakan pemerintahan transisi berakhir meski aksi tersebut diwarnai dengan unjuk rasa masyarakat yang menolak pengambialihan secara paksa.

Jenderal tertinggi Sudan, Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan keadaan darurat. Ia juga menyatakan militer perlu melindungi keselamatan dan keamanan negara serta membubarkan dewan telah dibubarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentara telah menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok ke lokasi yang dirahasiakan. Hamdok menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung pengambilalihan kekuasaan oleh militer, menurut Kementerian Informasi.

Kementerian Informasi menyebut langkah Burhan adalah kudeta militer dan menyerukan perlawanan. Puluhan ribu orang disebut menentang pengambilalihan dan turun ke jalan. Sebanyak tujuh orang pengunjuk rasa tewas dan ratusan orang luka-luka.

Baca: Usai Tangkap Perdana Menteri, Militer Umumkan Keadaan Darurat di Sudan

TIMES OF ISRAEL | REUTERS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

 
 
 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

8 jam lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Reaksi Dunia atas Veto AS untuk Negara Palestina

11 jam lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara kepada anggota Dewan Keamanan dalam pertemuan untuk mengatasi situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York City, New York, AS, 18 April 2024. REUTERS /Eduardo Muno
Reaksi Dunia atas Veto AS untuk Negara Palestina

Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan dukungannya terhadap Israel dan menggunakan hak vetonya dalam menghalangi terbentuknya Negara Palestina.


Kisah SAVAK, Satuan Intelijen Iran yang Disebut Kejam dan Brutal

16 jam lalu

Ilustrasi hukuman cambuk di Iran. REUTERS
Kisah SAVAK, Satuan Intelijen Iran yang Disebut Kejam dan Brutal

Iran dikenal sebagai negara yang bergejolak. Suatu rezim menggunakan lembaga khusus untuk mengawasi dan membungkam oposisi


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

17 jam lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


PBB Gagal Akui Negara Palestina karena Veto Amerika Serikat

19 jam lalu

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, berbicara di Dewan Keamanan PBB pada 8 Desember 2023. REUTERS
PBB Gagal Akui Negara Palestina karena Veto Amerika Serikat

Seperti telah diperkirakan, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan upaya Palestina menjadi anggota tetap PBB.


5 Milisi Pendukung Iran, Ada Houthi Hingga Organisasi Badr

19 jam lalu

Sejumlah anggota Houthi bersenjatakan senapan mesin berada di atas truk pick-up selama prSejumlah anggota Houthi bersenjatakan senapan mesin da RPG saaat berada di atas truk pick-up selama protes untuk mengecam serangan pimpinan AS terhadap Houthi di dekat Sanaa, Yaman 25 Januari 2024.  REUTERS/Khaled Abdullahotes untuk mengecam serangan pimpinan AS terhadap Houthi di dekat Sanaa, Yaman 25 Januari 2024.  REUTERS/Khaled Abdullah
5 Milisi Pendukung Iran, Ada Houthi Hingga Organisasi Badr

Sejak revolusi 1979, Iran telah membangun jaringan proksi di seluruh Timur Tengah. Pengawal Revolusi Iran dan Pasukan elit Quds memberikan senjata, pelatihan dan dukungan keuangan kepada gerakan milisi tersebut.


Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

20 jam lalu

Presiden Iran Ebrahim Raisi. Kepresidenan Iran/WANA via REUTERS
Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

Sepanjang sejarah, Iran telah menjadi sasaran berbagai sanksi internasional atau embargo dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.


Menlu Retno Marsudi Minta AS Bantu De-eskalasi Konflik Iran-Israel, Apa Artinya?

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memakai keffiyeh saat penyampaian pendapat di ICJ, Jumat, 23 Februari 2024. Sumber : istimewa
Menlu Retno Marsudi Minta AS Bantu De-eskalasi Konflik Iran-Israel, Apa Artinya?

Apa arti dari de-eskalasi khususnya dalam konteks politik dan konflik Iran-Israel? Menlu Retno Marsudi minta AS lebih berperan.


Amerika Serikat Siap Jatuhkan Sanksi Baru ke Tehran Dampak Serangan Iran ke Israel

1 hari lalu

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan berbicara dalam konferensi pers, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Tel Aviv, Israel, 15 Desember 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura
Amerika Serikat Siap Jatuhkan Sanksi Baru ke Tehran Dampak Serangan Iran ke Israel

Pemerintah Amerika Serikat sedang berupaya menjatuhkan sanksi baru ke Iran sebagai bentuk balasan atas serangan Iran ke Israel pada akhir pekan lalu.


Sejarah FBI dan Apa Saja Tugas-tugasnya

1 hari lalu

Logo Biro Investigasi Federal terlihat di markas besar FBI di Washington, AS, 14 Juni 2018. REUTERS/Yuri Gripas
Sejarah FBI dan Apa Saja Tugas-tugasnya

FBI mengatakan bahwa pihaknya sudah membuka penyelidikan kriminal atas runtuhnya jembatan Baltimore.