Kudeta Militer di Sudan, AS Hentikan Bantuan Rp 9,9 Triliun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Para pengunjuk rasa membawa bagian belakang truk untuk mendirikan barikade saat melakukan aksi protes menuntut agar Dewan Militer menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil di Khartoum, Sudan 3 Juni 2019. REUTERS/Stringer

    Para pengunjuk rasa membawa bagian belakang truk untuk mendirikan barikade saat melakukan aksi protes menuntut agar Dewan Militer menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil di Khartoum, Sudan 3 Juni 2019. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Senin menangguhkan bantuan senilai US$ 700 juta atau senilai Rp 9,9 triliun untuk Sudan. Penghentian bantuan dilakukan setelah militer mengambil alih Sudan. Amerika Serikat mendesak pemerintahan sipil segera dipulihkan.

    "Pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus segera dipulihkan dan mewakili kehendak rakyat," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan. “Mengingat perkembangan ini, Amerika Serikat menghentikan bantuan."

    Bantuan yang ditangguhkan, ujar Price, adalah paket dukungan ekonomi sebesar US$ 700 juta untuk membantu transisi demokrasi Sudan. “Kami sangat mendukung rakyat Sudan yang memperjelas aspirasi mereka untuk kelanjutan transisi menuju demokrasi. Kami akan terus mendukung dan meminta pertanggungjawaban mereka yang anti-demokrasi ini.”

    Price mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak diberi tahu bahwa militer berniat menggulingkan Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Amerika juga belum berhasil mengontak pemimpin sipil yang ditahan.

    Kudeta militer terjadi di Sudan. Militer mengambil alih pemerintahan dengan menangkap perdana menteri hingga anggota kabinet.

    Militer menyatakan pemerintahan transisi berakhir meski aksi tersebut diwarnai dengan unjuk rasa masyarakat yang menolak pengambialihan secara paksa.

    Jenderal tertinggi Sudan, Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan keadaan darurat. Ia juga menyatakan militer perlu melindungi keselamatan dan keamanan negara serta membubarkan dewan telah dibubarkan.

    Tentara telah menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok ke lokasi yang dirahasiakan. Hamdok menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung pengambilalihan kekuasaan oleh militer, menurut Kementerian Informasi.

    Kementerian Informasi menyebut langkah Burhan adalah kudeta militer dan menyerukan perlawanan. Puluhan ribu orang disebut menentang pengambilalihan dan turun ke jalan. Sebanyak tujuh orang pengunjuk rasa tewas dan ratusan orang luka-luka.

    Baca: Usai Tangkap Perdana Menteri, Militer Umumkan Keadaan Darurat di Sudan

    TIMES OF ISRAEL | REUTERS

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

     
     
     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.