Menteri Investasi Junta Salahkan Pihak Asing Picu Krisis Ekonomi Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri investasi Myanmar pada Selasa mengatakan junta Myanmar telah melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kembali ekonomi yang kacau sejak kudeta militer Februari dan menstabilkan mata uang kyat, tetapi menyalahkan krisis sebagian dipicu oleh pihak asing yang menentangnya.

Mata uang kyat kehilangan lebih dari 60% nilainya pada September setelah Myanmar diguncang oleh protes, pemogokan, dan kelumpuhan ekonomi selama berbulan-bulan setelah kudeta.

Inflasi telah melonjak menjadi 6,51% sejak militer mengambil alih kekuasaan dari 1,51% sebelumnya, dan cadangan devisa mencapai 11 triliun kyat, atau US$6,04 miliar (Rp85 triliun) pada tingkat resmi bank sentral, kata Menteri Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Aung Naing Oo, dalam wawancara dengan Reuters, dikutip 21 Oktober 2021.

Ini adalah pertama kalinya Myanmar mengungkapkan tingkat mata uang asingnya sejak kudeta militer, dan dibandingkan dengan angka Bank Dunia yang hanya US$7,67 miliar (Rp108 triliun) pada akhir tahun 2020.

Menteri investasi junta mengatakan Myanmar menderita akibat dampak pandemi Covid-19, tetapi menghubungkan masalah ekonominya dengan sabotase oleh penentang junta Myanmar, sebuah strategi yang katanya didukung oleh beberapa elemen asing.

"Pandemi telah menimbulkan ancaman serius di Myanmar. Ini telah menyebabkan perlambatan ekonomi yang diperburuk oleh sabotase dan pembangkangan sipil yang telah mempengaruhi stabilitas nasional," kata mantan pembuat kebijakan utama dalam pemerintah yang didukung militer setelah akhir pemerintahan militer langsung pada tahun 2011.

Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]

Ditanya negara mana yang telah mendukung "sabotase ekonomi" dan bukti apa yang ada, dia menolak untuk merinci dan hanya mengatakan, "Kami telah menerima sejumlah bukti tentang bagaimana mereka mengganggu."

Media internasional telah membesar-besarkan krisis, katanya, menambahkan, "mudah-mudahan, dalam beberapa bulan, kami akan dapat memulihkan situasi normal kami."

Enam perusahaan asing telah mengajukan izin untuk keluar dari Myanmar sejak kudeta militer dan yang lainnya telah menangguhkan bisnis mereka, katanya.

Mereka termasuk salah satu investor terbesar, perusahaan telekomunikasi Norwegia Telenor, yang mengumumkan pada Juli bahwa mereka menjual operasinya di Myanmar ke perusahaan investasi Lebanon M1 Group seharga US$105 juta (Rp1,4 triliun).

Para eksekutif Telenor telah diminta untuk tidak meninggalkan negara itu sementara kesepakatan itu menunggu persetujuan, kata Aung Naing Oo.

Penurunan nilai kyat telah mendorong kenaikan harga makanan dan bahan bakar dalam ekonomi rapuh yang diperkirakan Bank Dunia akan berkontraksi 18% tahun ini, merosot jauh lebih banyak daripada negara-negara tetangganya.

Langkah-langkah telah diambil untuk membangun kepercayaan pada mata uang, kata Aung Naing Oo, mantan anggota militer yang pernah bertugas di pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan.

Pihak berwenang akan mendorong penggunaan pembayaran online, pinjaman untuk petani dan moratorium utang, di antara upaya lain untuk membantu perekonomian, tambahnya.

Rasio pajak terhadap produk domestik bruto turun menjadi 5% menjadi 6%, turun dari 8,4% pada 2020. Penentang kudeta telah menolak untuk membayar pajak kepada junta Myanmar, yang telah berusaha untuk menghancurkan perlawanan dalam upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Pasukan telah membunuh ratusan penentang dan puluhan anak-anak sejak merebut kekuasaan dan menahan sebagian besar pemimpin sipil, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Ditanya mengapa dia, seseorang yang dikenal sebagai seorang reformis, bekerja untuk militer yang telah membalikkan transisi demokrasi, Aung Naing Oo mengatakan dia pikir dia akan memiliki "lebih banyak kekuatan untuk mendorong reformasi" jika dia menerima penunjukan sebagai menteri.

Pendahulu dan mantan bosnya, Thaung Tun, menteri investasi di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi, adalah salah satu dari beberapa mantan pejabat senior yang ditahan sejak kudeta.

Dia ditahan di sebuah wisma di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, kata Aung Naing Oo, "di daerah yang sangat aman dengan menteri lain".

Baca juga: KTT ASEAN Tak Undang Junta Myanmar, Pemerintah Bayangan: Langkah Positif

REUTERS