Presiden dan Perdana Menteri Somalia Cekcok

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mohamed Abdullahi Mohamed, Presiden Somalia. Sumber: Reuters

    Mohamed Abdullahi Mohamed, Presiden Somalia. Sumber: Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed pada Kamis, 16 September 2021, membekukan sementara jabatan Perdana Menteri untuk merekrut dan memecat pejabat di negara itu. Keputusan Presiden Mohamed itu menunjukkan ketegangan di negara tanduk Afrika tersebut semakin memburuk.

    Perselisihan antara Presiden Mohamed dan Perdana Menteri Hussein Roble, sudah berlangsung berbulan-bulan. Kondisi ini membuat Somalia jadi diselimuti ketegangan, padahal negara itu sudah terpecah-belah akibat serangan-serangan militan garis keras dan persaingan antar klan.

    “Perdana Menteri telah melanggar konstitusi,” kata Presiden Mohamed.

    Perdana Menteri Somalia, Mohammed Hussein Roble. Sumber: Reuters

    Pembekuan wewenang Perdana Menteri dalam merekrut dan memecat pejabat ini, berlaku sampai diselenggarakannya pemilu pada akhir tahun nanti. Perdana Menteri Roble mengatakan dia tidak akan mematuhi perintah Presiden Mohamed.

    Robel menuduh Presiden Mohamed telah memutar-balikkan ketentuan dalam konstitusi demi membenarkan campur-tangannya pada kekuasaan perdana menteri.

         

    “Perdana Menteri mengingatkan Presiden untuk menjaga prinsip-prinsip pada konstitusi yang memisahkan kekuasaan antara lembaga pemerintahan,” kata Robel.

    Robel dan Mohamed pertama kali cekcok pada April 2021. Ketika itu, Presiden Mohamed secara sepihak memperpanjang masa jabatannya, yang tadinya empat tahun – ditambah lagi dua tahun. Keputusan itu telah menimbulkan ketegangan antar fraksi di Somalia.

    Baca juga: Kontrak Kerja Berakhir, ABK WNI Terlantar Alami Kekerasan Fisik di Somalia     

    Sumber: Reuters


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR

    PBB mengucurkan dana untuk program respons sosial ekonomi inklusif untuk menghadapi Covid-19. UNHCR mendata persebaran penerima manfaat di Indonesia.